Biak – Nokenlive.com
Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, sejumlah pengurus solidaritas perempuan Papua (SPP) mendatangi kantor DPRD kabupaten Biak Numfor untuk audiens memperkenalkan organisasi SPP kepada anggota legislator Biak Numfor sebagai wakil rakyat.
Audiens tersebut, selain memperkenalkan organisasi SPP Biak ke DPRD Biak Numfor, juga dapat menerima aspirasi terutama dukungan dana kegiatan konferensi ke – IV solidaritas perempuan Papua direncanakan akan dilaksanakan tanggal 24-26 April 2023 mendatang.
“Kami datang, menyampaikan aspirasi kami, dengan harapan adanya dukungan terhadap pembiayaan pelaksanaan konferensi ke – IV solidaritas perempuan Papua,” ungkap Ketua SPP, Mien Yawan Weyai.
Mien Yawan Weyai mengharapkan, DPRD sebagai mitra juga sebagai lembaga yang mengawasi kerja-kerja daripada pemerintah dapat melanjutkan aspirasi SPP sehingga ada keberpihakan pada kami organisasi yang menampung perempuan perempuan Papua.
Menurut Mien Yawan konfrensi SPP akan dihadiri peserta dari 7 wilayah adat di Tanah Papua dengan jumlah peserta kurang lebih 300.
Tentunya, kata Mien Yawan Weyai bukan datang saja untuk mengikuti konferensi tetapi menyusun program, memilih pengurus baru 5 tahun kedepan, penguatan kapasitas perempuan dalam berbagai lembaga serta berbagai kehidupan perempuan Papua bersinergi menjaga, merawat generasi Papua.
Ketua SPP Mien Yawan Weyai juga dengan tegas mengatakan bahwa berbicara otonomi khusus (Otsus), kami tahu hak perempuan Papua ada, sehingga jangan ada yang pura-pura tidak tahu.
Sementara itu anggota DPRD Biak Nomfor, Ir. Johan Anthon Kho, mengatakan, DPRD sangat mendukung dan dalam waktu dekat akan dibahas dengan tim anggaran pemerintah agar diakomodir kebutuhan dukungan pembiayaan demi terlaksananya kegiatan konferensi solidaritas perempuan Papua yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April 2023 mendatang.
“Apa yang disampaikan hari ini adalah tujuan dari kami punya otonomi khusus yaitu pemberdayaan masyarakat Papua. Ada 3 komponen yang harus diprioritaskan yaitu, perempuan, adat, dan agama,” Ir. Johan Anthon Kho menjelaskan.
“Ini yang harus betul-betul diperjuangkan dalam memberdayakan masyarakat Papua,” tambah Ir. Johan Anthon Kho.
Ir. Johan Anthon Kho menuturkan, pihaknya sangat mendukung kegiatan ini. “Kami akan bahas dengan tim anggaran pemerintah daerah dalam waktu tidak terlalu lama, mengingat kegiatan konferensi ini kan bulan April,” janji Ir. Johan Anthon Kho.
Politikus partai PAN ini mengatakan, prioritas dari pada otonomi khusus yang harus diperjuangkan salah satunya adalah memberdayakan masyarakat, juga perempuan Papua.
Sebagai wakil rakyat sangat mendukung dan akan melanjutkan agar ditetapkan dalam porsi anggaran tahun 2023, sehingga tidak hanya rencana konferensi solidaritas perempuan Papua ini berhasil tetapi juga setelah konferensi ini pun apa saja yang dilakukan oleh solidaritas perempuan Papua harus didukung dalam hal anggaran.(Lisa R.)
Apa komentar anda ?