MAMBERAMO RAYA, nokenlive.com – Forum ASN Kabupaten Mamberamo Raya, Papua mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara seragam kepada seluruh daerah. Menurut mereka, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memiliki tantangan geografis dan fiskal yang jauh berbeda dibandingkan daerah dengan tingkat ekonomi yang lebih maju.
Perwakilan Forum ASN Kabupaten Mamberamo Raya, Herlan Ongge, mengatakan kebijakan efisiensi anggaran pada prinsipnya bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kondisi objektif setiap daerah.
“Efisiensi memang penting, tetapi pertanyaan yang harus dijawab adalah efisiensi untuk siapa dan demi kepentingan apa,” kata Ongge dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jayapura, Kamis 6/8/2026.
Ia menjelaskan Kabupaten Mamberamo Raya merupakan salah satu daerah 3T yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur. Kondisi geografis yang didominasi kawasan pedalaman, pesisir, sungai, rawa, hingga pegunungan membuat biaya penyelenggaraan pelayanan publik jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.
Menurutnya, menghadirkan guru ke sekolah terpencil, mendistribusikan logistik pendidikan, menyediakan tenaga kesehatan, membangun infrastruktur dasar, hingga menjalankan roda pemerintahan membutuhkan anggaran besar agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang layak.
Karena itu, Ongge menilai tingginya belanja pemerintah daerah di wilayah 3T tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk pemborosan. Sebaliknya, anggaran tersebut menjadi instrumen utama agar negara tetap hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 18 dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan pelaksanaan otonomi daerah serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilandasi prinsip keadilan dan keselarasan.
Menurut Ongge, keadilan fiskal bukan berarti seluruh daerah menerima perlakuan yang sama, melainkan memperoleh dukungan sesuai kondisi geografis, kemampuan ekonomi, serta tantangan pembangunan yang dihadapi masing-masing daerah.
Forum ASN Mamberamo Raya berpandangan bahwa kemandirian fiskal daerah tidak cukup dicapai melalui pengurangan belanja. Pemerintah pusat dinilai perlu memperkuat ekonomi lokal, memperluas investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonominya.
Selain itu, Forum ASN juga menyoroti berkembangnya pandangan di masyarakat mengenai keterkaitan efisiensi anggaran daerah dengan pendanaan sejumlah program prioritas nasional. Menurut Ongge, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap menjaga keseimbangan sehingga pelayanan publik di daerah tidak terdampak.
“Program nasional tentu penting, tetapi pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan dasar masyarakat di daerah juga harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai daerah 3T menjadi pihak yang paling merasakan dampak kebijakan efisiensi,” ujarnya.
Forum ASN Kabupaten Mamberamo Raya berharap pemerintah pusat menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah. Menurutnya, efisiensi seharusnya menyasar pemborosan anggaran, bukan mengurangi belanja yang menjadi penopang utama pelayanan publik dan pelaksanaan otonomi daerah di wilayah 3T.
(Agustina Estevani Janggo – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?