GOME, nokenlive.com — Bupati Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, mengungkap penyebab terjadinya aksi perusakan dan pembakaran sejumlah kantor pemerintah di Kabupaten Puncak pada Selasa (11/8/2026).
Menurut Elvis, insiden tersebut dipicu kesalahpahaman masyarakat terkait penurunan anggaran dana kampung tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
Penjelasan itu disampaikan Elvis Tabuni saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Guest House ELTA, Gome, Kabupaten Puncak, Rabu (12/8/2026).
Dalam rapat tersebut, turut hadir Kapolres Puncak, Dandim 1717/Puncak, Danrem 173/PVB, Sekda Puncak Nenu Tabuni serta sejumlah kepala OPD.
Elvis menjelaskan, persoalan bermula ketika pemerintah memberikan penjelasan mengenai realisasi dana kampung tahun 2026. Ia menyebut besaran dana kampung tahun ini memang berbeda dengan tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran.
“Dana itu bukan dipotong oleh pihak Pemerintah Kabupaten atau siapa pun. Hal ini sudah saya jelaskan, tapi masyarakat tidak mengerti, tidak paham,” kata Elvis.
Menurutnya, dana desa yang terealisasi untuk Kabupaten Puncak pada 2025 mencapai Rp154.743.813.800. Sementara pada 2026, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp103.161.395.000.
Dengan demikian, terdapat selisih Rp51.582.418.800, atau berkurang sekitar 33,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Elvis mengatakan, pemerintah sebenarnya telah mengundang para kepala kampung untuk memberikan penjelasan mengenai perubahan anggaran tersebut. Namun, situasi kemudian berkembang menjadi ketegangan.
“Baru malam itu kita jelaskan dan besok akan kita lanjutkan. Tapi karena masyarakat langsung emosi, mereka lempar batu dan kami bersama Forkopimda bergeser ke pengamanan di Polres dan Koramil,” jelasnya.
Bupati: Bukan Dana Dipotong Pemerintah
Elvis menegaskan kembali bahwa berkurangnya dana kampung bukan karena adanya pemotongan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Puncak.
Ia menyebut perubahan tersebut merupakan bagian dari efisiensi anggaran sehingga nominal dana kampung yang diterima pada 2026 tidak sama dengan tahun sebelumnya.
Menurutnya, ketidakpahaman mengenai perbedaan anggaran tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu munculnya aksi protes hingga berujung pada kerusakan kantor pemerintah.
“Dana itu sudah efisiensi. Memang masyarakat tidak mengerti. Bagian itu yang kemarin membuat rakyat demo sampai terjadi kehancuran kantor yang sedang dibangun oleh pemerintah kabupaten sebelumnya,” ujarnya.
Pemerintah Serahkan Penyelidikan kepada Aparat
Pasca-insiden, Pemerintah Kabupaten Puncak bersama aparat keamanan langsung melakukan rapat koordinasi untuk memastikan situasi tetap aman dan roda pemerintahan tidak terganggu.
Elvis mengapresiasi dukungan Danrem 173/PVB, Dandim 1717/Puncak dan Polres Puncak dalam menjaga keamanan daerah.
Ia juga memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam terkait aksi perusakan dan pembakaran tersebut. Penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat diserahkan kepada aparat keamanan.
“Saya sudah serahkan penuh kepada pihak keamanan. Akan diteliti nanti siapa pelakunya,” tegas Elvis.
Meski terjadi insiden, Elvis memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
“Pemerintahan tetap berjalan. Kami tidak akan mundur satu langkah pun. Pemerintah siap menjalankan sesuai dengan amanat undang-undang,” katanya.
Bupati juga mengajak masyarakat, kepala kampung dan kepala suku untuk tidak kembali terprovokasi serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Ia memastikan Kabupaten Puncak tetap siap melaksanakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
“Untuk pelaksanaan 17 Agustus, Kabupaten Puncak tetap aman dan tetap jalan. Kami tetap usahakan tetap aman,” pungkasnya.
(Lisa – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?