TIMIKA, NOKENLIVE.com– Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung resmi menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Tanah Papua Tahun 2025
Kegiatan tersebut resmi di buka oleh Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley dan di laksanakan di Hotel Horizon Diana, Kabupaten Mimika, Kamis (31/07/2025).
Rakorda yang di inisiasi oleh Dinas Admindukcapil, PMK Papua Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Mimika ini mengangkat tema Percepatan Pendataan dan Pengimputan Database Orang Asli Papua (OAP) serta Digitalisasi Layanan ADMINDUK untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Tanah Papua.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley menyoroti rendahnya pencapaian dokumen adminduk di papua dibandingkan daerah lain.
Baca juga: Pemrov Papua Tengah Gelar GIS Tingkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Deinas menyebut ada beberapa penghambat yang menjadi tantangan, seperti terbatasnya jaringan internet, kondisi sosial masyarakat dan faktor keamanan.
Untuk itu, Deinas menekankan pentingnya sinergitas semua pihak dalam percepatan pendataan dan pengimputan data Orang Asli Papua (OAP) dan digitalisasi layanan (ADMINDUK) sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik.
“Data Orang Asli Papua sangat penting untuk memastikan pembangunan di Tanah Papua berlangsung adil, inklusif, berkelanjutan, serta melindungi hak-hak dasar OAP,” tegasnya.
“Diperlukan sinergitas seluruh pihak untuk mempercepat pemanfaatan teknologi digital dan pemerataan akses layanan di seluruh wilayah, termasuk daerah pesisir dan pedalaman,” sambung dia.
Deinas juga menekankan bahwa Dinas Dukcapil se-Tanah Papua harus terus melakukan pendekatan pelayanan inklusif, salah satunya melalui upaya jemput bola hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
Dia berharap melalui Rakorda ini menjadi momentum konkret untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih optimal, khususnya bagi masyarakat asli papua menuju pelayanan publik yang inklusif dan berbasis digital.
Sementara itu, Bupati Mimika, Johanes Rettob menegaskan bahwa validitas data kependudukan, terlebih khusus bagi OAP sangat penting dalam penyususan kebijakan, perencanaan pembangunan, pemilu hingga penyaluran bantuan sosial.
“Dukcapil sebagai leading sector memiliki peranan strategis dalam pengelolaan data OAP yang valid dan akurat,” ungkapnya.
Baca juga: Wujudkan Keselarasan, Pemprov Papua Tengah Gelar Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah
Hal yang sama disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi. Dia mengatakan, pentingnya pelayanan Adminduk yang berkualitas di tanah papua.
Dirinya berharap, semua pihak terus memberikan dukungan, agar layanan Dukcapil tidak hanya menjadi urusan organisasi perangkat daerah, tetapi juga menjadi prioritas nasional yang strategis.
Rakorda ini dihadiri oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh Setyabudi beserta jajaran, Anggota DPD RI Yorrys Raweyai, Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, serta para Kepala Dinas Dukcapil dari enam provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Tanah Papua. (Lisa/Fredik)
Apa komentar anda ?