Nabire, Nokenlive.com – Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memasuki hari kedua, dengan fokus pada pembahasan usulan program dari kabupaten yang akan dibiayai melalui dana Otsus.
“Musrenbang ini kami laksanakan selama tiga hari. Hari pertama pembukaan oleh gubernur bersama Forkopimda dan para bupati dari delapan kabupaten, dilanjutkan dengan pemaparan materi dari berbagai narasumber,” ujar Eliezer kepada wartawan di Nabire.
Ia menjelaskan, pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada pembahasan dan penyampaian usulan program dari kabupaten yang akan masuk dalam pembiayaan dana Otsus tingkat provinsi.
Sementara pada hari ketiga, pembahasan akan berlanjut pada usulan program RKPD yang dibiayai dari sumber dana lainnya.
Menurut Eliezer, materi pada hari pertama menghadirkan narasumber dari kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta lembaga lainnya. Selain itu, turut dilibatkan narasumber lokal, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan, termasuk lembaga yang bergerak di bidang kesehatan.
“Kami juga menghadirkan Komisi Penanggulangan AIDS karena isu HIV/AIDS di Papua masih cukup tinggi, sehingga penting menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Pada hari kedua, selain pemerintah kabupaten, forum juga melibatkan DPR Papua Tengah dari jalur Otsus dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi berdasarkan hasil reses dan kunjungan lapangan.
“Forum ini kami buka seluas-luasnya agar DPR dan MRP bisa menyampaikan apa yang mereka temukan di lapangan. Ini penting agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Eliezer menambahkan, forum ini juga menjadi sarana untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam berbagai sektor, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga program yang disusun lebih tepat sasaran.
“Tidak semua usulan bisa ditangani provinsi karena ada pembagian kewenangan. Melalui forum ini, diharapkan ada pemahaman bersama agar program yang disusun bisa menjawab kebutuhan sesuai tanggung jawab masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa mekanisme pengajuan program melalui dana Otsus memiliki tahapan tersendiri yang berbeda dengan sumber pembiayaan lainnya, sehingga pembahasan dipisahkan agar lebih fokus dan tidak tumpang tindih.
Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang terarah, terintegrasi, serta mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan di Papua Tengah melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan.
(Lisa/MR)
Apa komentar anda ?