Jayapura, Nokenlive.Com – Majelis Rakyat Papua, melaksanakan rapat pleno pembukaan masa persidangan II MRP Tahun 2025 dan penyerahan hasil penjaringan aspirasi OAP kepada PJ Sekda Provinsi Papua.
Kegiatan tersebut, berlangsung pada rabu, (21/5/25) di lantai 12 Kantor Majelis Rakyat Papua.
Dalam sambutannya, Nerlince Wamuar, SE.M.Pd Ketua MRP Papua memberikan apresiasi kepada forkompinda provinsi papua yang telah menghadiri kegiatan rapat pleno tersebut.
Lanjutnya, istri dari walikota jayapura ini, dalam rapat pleno ini akan diserahkan juga hasil penjaringan aspirasi orang asli papua oleh majelis rakyat papua kepada pihak pemerintah daerah provinsi yang akan diterima penjabat sekda provinsi papua, yang hadir mewakili gubernur papua, “ Ucapnya Ketua MRP Papua.
Katanya, kepada tamu undangan dan para anggota majelis rakyat papua yang mulia dan terhormat ini, kiranya hasil aspirasi yang diserahkan dapat membawa perubahan dan menjadi masukan penting buat pemda provinsi papua, guna hasilkan program yang menyentuh masyarakat di Papua khususnya dalam pemanfaatan dana otsus pada 4 bidang priorotas.
Sementara itu, Penjabat Sekda Papua, Suzana Wanggai hasil penjaringan aspirasi orang asli papua yang telah di serahkan oleh majelis rakyat papua, akan jadi dasar kebijakan untuk menuju kepada program yang membawa keadilan dan kesejahteraan buat orang asli papua dalam rangka menuju indonesia emas di 2045 nantinya, “ Ungkapnya.
“ Harapnya program yang jadi rekomandasi berdasarkan aspirasi masyarakat papua ini, akan pro rakyat dengan 4 bidang prioritas yang tertuang dalam UU Otsus Papua, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan penyediaan infrastruktur di Papua, “ Tuturnya.
Ditempat yang sama, Ketua Dewan Kehormatan MRP Papua Dorlince.Mehue, SE, menyampaikan dari hasil penjaringan aspirasi bagi orang asli papua oleh lembaga majelis rakyat papua, ditemukan dilapangan implementasi dana otsus di Papua pada 4 bidang prioritas yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat serta infrastruktur tidak berjalan sesuai yang kita harapakan ditengah masyarakat papua pada 1 kota dan 8 kabupaten di provinsi papua, “ Jelasnya.
Ditambahkannya, pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota, disarankan supaya melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan dana otsus di tiap kabupaten kota, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi rakyat dan juga penyediaan infrastruktur, “ Pintanya Ketua Dewan Kehormatan.
Reporter : Melviandres Pamanggori
Apa komentar anda ?