JAYAWIJAYA, Nokenlive.Com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi membentuk gugus bisnis dan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana amanat Presiden Nomor 60 Tahun 2023, tentang strategi Nasional bisnis dan HAM. Pengukuhan sejumlah pejabat itu berlangsung di salah satu hotel di Jayawijaya pada Rabu, 31 Juli 2024.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai di Wamena, mengatakan gugus ini merupakan hal baru di provinsi itu sehingga mereka akan membangun koordinasi dengan berbagai pihak, terkait apa saja yang hendak dilakukan.
“Ada beberapa kelompok kerja (pokja) yang sudah terbentuk dalam kolaborasi kami Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan jajaran Kementrian Hukum dan HAM. Jadi kami akan melihat pengalaman gugus tugas di provinsi lain yang pernah terbentuk,” katanya.
Gubernur mengatakan pemetaan kerangka bisnis tim pada di bidang ekonomi, pertanian, kehutanan, pertambangan, peternakan, bidang pendidikan, pelayanan kesehatan perlu dilakukan agar sesuai potensi yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami berharap merencanakan beberapa skema kegiatan yang hari ini maupun ke depan, tetapi juga berharap skema bisnis yang masuk ke wilayah ini adalah yang menguntungkan dalam arti pendapatan dan bisa menghargai kearifan lokal maupun hak-hak adat, tanah dan keiikut sertaan dalam tenaga kerja,” katanya.
Poin lain yang nantinya dibahas adalah merencanakan skema kerjasama atau kolaborasi, sebab menurut dia, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pihak lain seperti investor maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Artinya kita harus melakukan pemetaan terhadap dunia usaha, para insvestor saat ini dan menghadapi peluang-peluang ke depan, LSM yang bergerak pada HAM, kemudian bidang keagamaan yang juga melakukan pelayanan dalam konteks usaha maupun perlindungan HAM di daerah sekitar usaha dan sebagainya,” katanya.
Velix memastikan pihaknya siap mendukung tim dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran daerah. Alokasi anggaranya akan dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029.
“Kami akan memasukan antara bisnis dan HAM ini ke dalam strategi pembangunan daerah kita ke depan, sehingga pendekatan bisnis dan HAM ini berjalan seimbang,” katanya.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius Matius Ayorbaba bersama sejumlah staf.
Penulis: Fritson Yewun
Editor: Linda
Apa komentar anda ?