Jayapura,Nokenlive – Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura berharap daftar pemilih tetap (DPT) tidak lagi bermasalah sehingga tidak terjadi pemungutan suara ulang (PSU)
Demikian disampaikan salah satu Komisioner Bawaslu Kota Hardin Halidin kepada awak media belum lama ini.
Belum lagi, menurut dia, ada kesalahan prosedur lain yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU). Pekerjaan ini membutuhkan pengawasan bersama.
“Teman-teman pers juga diharapkan mengawasi pekerjaan seluruh jajaran Bawaslu Kota Jayapura mulai dari kelurahan, distrik agar kami mengawasi dengan sungguh tapi juga berintegritas mengawasi prosedur-prosedur yang dilakukan oleh jajaran KPU,”kata Hardin.
Lanjut dia, mulai dari Pantarli, KPPS, PPD dan juga KPU. Pada akhirnya ketika dipleno penetapan, angka/nilai DPT itu menjadi penting untuk diawasi bersama. Lantaran disitu menjadi sumber kekuatan dari partai untuk merebut konstituen.
Dia mengatakan, ketika sudah ada penetapan maka sudah bisa diketahui dimana yang berpotensi bermasalah. Pemilih khusus juga akan menjadi perhatian Bawaslu Kota Jayapura bersama-sama mengawasi tetapi juga mengakomodir rekan-rekan disabilitas maupun tuna wisma yang belum terakomodir.
“Jangan sampai mereka terdaftar lalu menyebabkan data ganda lagi, ini yang harus ditelusuri, sebab mereka punya keluarga,”ujarnya.
“Kami minta KPU bahwa paling tidak bahwa penyelenggara adhoc 2019 khusus di Kota Jayapura, dipertimbangkan untuk diangkat kembali itu sejak awal kami lakukan,”katanya lagi.
Panitia Pemungutan Distrik (PPD) pasti orang baru, menurutnya, kecuali Distrik Muara Tami karena tidak bermasalah pada pemilu 2019 lalu. Emapat distrik lainnya punya catatan-catatan yang harus diperhatikan.
“Untuk itu kami minta kepada KPU mempertimbangkan untuk menyampaikan hal itu, sehingga jikalau penyelanggarannya tidak diubah maka itu satu poin,”katanya.
Kemudian, katanya, pelibatan partisipatif punya daya dobrak, karena diharapkan langsung ke lapangan mengecek satu persatu siapa yang belum terdata.
“Ini dalam tahapan pemutahiran data pemilih. Satu sisi teman-teman cipayung dan lima organisasi kepemudaan (OKP) pada saat yang sama ada sembilan sekolah apa yang mereka lakukan dalam konteks pemutahiran data pemilih diminta kembali cek rumahnya masing-masing, apakah sudah di coklik atau belum,”ujarnya.
Perwakilah organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung dari HMI, Hison Sulakbar Limo menyebut Kedepannya pihaknya akan melihat siapa yang belum melakukan coklik atau belum mencoklik.
Selain itu, tambah dia, OKP Cipayung akan membuka Posko dimasing-masing sekretariat untuk menerima pengaduan.
Sebelumnya, pada Sabtu,1 April 2023 Bawaslu Kota Jayapura menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan pers, organisasi kepemudaan Cipayung, dan panitia pengawas distrik (pandis) di salah satu Hotel di Kota Jayapura.(REDAKSI)
Apa komentar anda ?