Jayapura, Nokenlive.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke masyarakat Meepago di Bayangkara, Kota Jayapura, Jumat (4/9/2020).
Dalam Kunker tersebut, Komisi I menggelar dialog langsung dengan masyarakat setempat seputar New Normal di wilayah kota Jayapura serta beberapa agenda terurgen yang perlu dibahas bersama masyarakat seputar Otonomi Khusus plus.
“DPR hadir disini untuk mendengarkan keluh kesah atau aspirasi masyarakat yang selama ini terdiam dan terbungkam,” kata Amos Edowai anggota komisi I DPR Papua kepada wartawan usai kegiatan.
Dirinya mejelaskan, Kunker tersebut sebagai tugas pokok seorang DPR yang wajib melaksanakan.
“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa tugas pokok yang harus dilaksanakan diantaranya Hearing Dialog, Kunker, dan tatap muka merupakan bagian dari tugas DPR, sehingga sesuai agenda, kami datang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat disini,” kata Amos Edowai.
Dalam kunjungan itu juga pihaknya memberikan subsidi langsung berupa beras, telur, dan Mie instan, dan buku bolpoin bagi anak sekolah.
Selain itu, dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait Otonomi Plus yang sedang diwacanakan beberapa elit politik yang pro untuk revisi Undang-Undang Otsus yang berambisi harus lanjut.
“Para elit politik yang mengatasnamakan masyarakat Papua sedang berupaya merevisi UU Otsus dan mengkonsep rancangan UUnya, tetapi kami masyarakat Papua menolak segala upaya dan rancangan terkait Otsus Plus,” tegas Yulius Tebai ketua RT, 07 Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura.
“Kami dari masyarakat Meepago dengan tegas menolak wacana memperpanjang Otsus plus di tanah Papua dan Papua Barat. karena, selama ini kami tidak merasakan sekecil keadilan pun selama Otsus berlangsung. Kami rasa sudah cukup menderita, dan kami tidak mau menderita lagi. Kami ingin harus mengendiri diatas tanah Papua,” harap Tebai.
Menanggapi hal itu, DPR Papua dari komisi I menyampaikan pihaknya akan berjuang penolakan Otsus tersebut, karena pihaknya menilai bukan hanya masyarakat Meepago saja yang menolak tetapi seluruh masyarakat Papua dan Papua barat.
“Kami sangat setuju jika masyarakat berkehendak ingin melolak. Karena masyarakatlah yang sudah, sedang dan akan merasakan Otsus, maka kami pun menolak dan akan berjuang suara penolakan tersebut kepada Pemerintah Pusat,” kata Amos.
(Thaind)
Apa komentar anda ?