JAYAPURA, nokenlive.com – Komisi IV DPR Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua memprioritaskan pembangunan dan pelayanan air bersih di delapan kabupaten dan satu kota di Papua.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR Papua bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKPP) Papua di Jayapura, Kamis (30/7/2026).
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, SH, membahas evaluasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sekaligus menyoroti pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama penyediaan air bersih.
Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Jefri Bisay, mengatakan akses air bersih merupakan kebutuhan paling mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal.
“Air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu kami meminta Dinas PUPR-PKPP memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan layanan, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), seperti Kabupaten Waropen dan Mamberamo Raya,” ujarnya.
Menurut Bisay, selain pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah juga harus memastikan masyarakat di seluruh wilayah Papua memperoleh akses terhadap pelayanan air bersih yang layak.
Ia menambahkan, Komisi IV berharap alokasi anggaran pada APBD Perubahan dapat lebih difokuskan untuk memperluas cakupan layanan air bersih, khususnya di daerah pemilihan yang masih minim pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Papua, Natirmalus D. Renyaan, menjelaskan progres pelaksanaan pekerjaan fisik hingga 30 Juli 2026 telah mencapai hampir 70 persen.
“Beberapa pekerjaan memang mengalami kendala di lapangan, terutama terkait komunikasi dengan masyarakat adat. Namun kami terus melakukan pendekatan agar seluruh pekerjaan dapat berjalan sesuai target,” katanya.
Natirmalus menegaskan pihaknya akan semakin melibatkan masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan agar tercipta dukungan bersama terhadap pembangunan daerah.
Ia juga memastikan penyediaan air bersih menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah sejalan dengan visi Gubernur Papua untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Walaupun anggaran masih terbatas, kami berupaya memperluas jangkauan pelayanan air bersih di sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan, akses menuju fasilitas kesehatan, serta penanganan dampak bencana juga tetap menjadi fokus kami,” jelasnya.
Natirmalus menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Komisi IV DPR Papua melalui kunjungan lapangan guna mencari solusi terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Melalui rapat kerja tersebut, DPR Papua berharap pemerintah dapat mempercepat pemerataan pelayanan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Papua.
(Menas-Redaksi DA)
Apa komentar anda ?