Kehadiran Menko AHY yang mengumpulkan 42 kepala daerah dari 6 provinsi se-Tanah Papua menjadi simbol penting bagi konsolidasi wilayah. Pasca-pemekaran, Papua sempat dikhawatirkan terfragmentasi secara administratif dan kebijakan.
“Ini bukan lagi soal membahas Papua per provinsi hasil pemekaran, tetapi membahas Papua sebagai satu kesatuan utuh Tanah Papua,” tegas Wali Wonda.
Melalui forum bertema “Bersama Membangun Papua yang Maju, Aman, Damai, Adil, dan Sejahtera untuk Semua”, seluruh pemangku kepentingan duduk di satu meja untuk menyatukan visi pembangunan strategis.
Pembangunan Berbasis Kemanusiaan, Bukan Sekadar Aspal
Salah satu poin penting yang disoroti Wali Wonda adalah komitmen AHY terhadap pemerataan ekonomi serta pendekatan pembangunan yang berorientasi pada manusia (human-centric infrastructure).
Dalam kunjungannya, Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah melalui pernyataan tegasnya:
“Pembangunan, terutama ekonomi, adalah milik semua. Bukan hanya milik masyarakat Jawa, ini milik masyarakat Papua.”
Pendekatan ini dibuktikan saat AHY meninjau langsung isu-isu krusial di lapangan, mulai dari pemenuhan air bersih, program Sekolah Rakyat, hingga penghormatan terhadap hak ulayat. Saat berada di Skory-Puay, AHY secara khusus menyoroti pentingnya akses air bersih sebagai sumber kehidupan dasar masyarakat.
Pembangunan tidak lagi berhenti pada proyek fisik berupa jalan atau aspal semata, melainkan mengalir dari akses jalan, ketersediaan air bersih, fasilitas pendidikan, hingga penghormatan terhadap ruang adat.
Pembuktian Lewat Data dan Aksi Nyata
Wali Wonda menilai kunjungan Menko AHY tidak sekadar diisi dengan wacana. AHY hadir membawa peta, data konkret, serta membuka ruang dialog untuk mendengar 7 isu strategis yang dipaparkan oleh Gubernur Papua, Mathius Fakhiri.
Namun demikian, Wali Wonda menyadari bahwa tantangan sesungguhnya terletak pada eksekusi di lapangan pasca-rakor.
Catatan Kunci Evaluasi Pembangunan Papua:
• Penganggaran APBN: Kepastian masuknya daftar prioritas usulan 42 kepala daerah ke dalam APBN.
• Konektivitas Trans Papua: Penyelesaian titik-titik Jalan Trans Papua yang masih terputus, khususnya di wilayah Pegunungan.
• Aksesibilitas Logistik: Penurunan biaya operasional dan tarif penerbangan perintis bagi daerah terisolir.
Keberpihakan Nyata untuk Papua
Langkah awal yang dilakukan Menko AHY di Jayapura menjadi modal sosial dan politik yang positif bagi percepatan pembangunan di Papua.
“Papua butuh keberpihakan yang nyata. Dan kali ini, keberpihakan itu ditunjukkan dengan hadir langsung di lapangan, duduk mendengar bersama, bukan sekadar diwakili,” tutup Wali Wonda.





Apa komentar anda ?