JAYAPURA, NOKENLIVE.com– Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Republik Indonesia menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga wilayah, salah satunya Provinsi Papua.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Hery Wiranto dalam rapat koordinasi kesiapan PSU yang digelar di Hotel Swiss-Belhotel Jayapura, Senin (4/8/2025).
“Tugas kami saat ini adalah memantau langsung pelaksanaan PSU di tiga wilayah, yakni Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Barito Utara di Kalimantan Tengah,” ujar Hery yang juga merupakan Ketua Tim Pemantau Pemilu dari Kemenkopolhukam RI.
Baca juga: 1.158 Mahasiswa Uncen yang KKN di Biak Numfor Terancam Tidak Mencoblos di PSU Pilgub Papua
Dalam rapat tersebut, hadir Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni perwakilan Kapolda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), serta jajaran penyelenggara pemilu dari KPU dan Bawaslu Papua.
Selain itu, unsur kejaksaan tinggi dan aparat keamanan turut dilibatkan guna memastikan persiapan berjalan optimal.
Hery menyampaikan, hasil koordinasi menunjukkan seluruh elemen terkait telah siap menyukseskan pelaksanaan PSU yang akan digelar pada 6 Agustus 2025 di Provinsi Papua.
“Penyelenggara pemilu sudah siap, pemerintah daerah sudah mendukung penuh, dan aparat keamanan dari Polda serta Kodam juga telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan PSU Pilgub Papua, seraya berharap pelaksanaannya berjalan aman, tertib, dan demokratis.
“Saya minta penyelenggara benar-benar menyiapkan logistik, dukungan anggaran, dan pengawasan secara maksimal. Kecurangan tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Baca juga: KPU RI Berharap PSU Papua Terakhir, Demi Demokrasi Berkualitas
Menurut Hery, Polda Papua telah menyiapkan pemetaan titik rawan, termasuk pengamanan berlapis untuk mengantisipasi segala potensi gangguan.
“Target kita jelas, PSU di Provinsi Papua dan dua wilayah lainnya harus tuntas, aman, dan tidak menimbulkan masalah baru,” katanya. (Hubertus Gobai/Fredik)





Apa komentar anda ?