Jayapura, Nokenlive.com — Gubernur Papua Lukas Enembe,S.IP,.MH meminta kepada seluruh kepala daerah di setiap kabupaten kota untuk anggaran APBN pada tahun 2020 belanja negara akan dianggarkan sebesar Rp 2.258,8 Triliun untuk membangun Papua.
“Belanja Negara tahun 2020 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.670 triliun dan dana Transfer atau Dana Desa sebesar Rp 858,8 triliun. Belanja negara tersebut harus dikelola dengan berkualitas sebagai upaya mengstimulus perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Hal demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP,.MH dalam sambutan Seminar APBN tahun 2020 yang digelar Kementerian Keuangan RI di Jayapura, Rabu, (23/10).
Enembe menjelaskan, dalam rangka mendukung pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar kepada Provinsi Papua melalui subsidi anggaran.
” Pada tahun anggaran 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke rekening daerah atau dana desa yang cukup besar untuk wilayah Papua yaitu sebesar 48,6 triliun. Alokasi anggaran tersebut termasuk anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Papua Alokasi Dana Khusus fisik sebesar Rp 4,89 triliun anggaran Desa sebesar Rp 4,29 triliun,”katanya.
Seiring peningkatan alokasi APBN tahun 2020, alokasi DAK fisik dan Dana Desa juga turut mengalami peningkatan. Pemerintah pusat mengalokasikan DAK fisik pada tahun 2020 secara nasional sebesar Rp72, 25 triliun dan Dana Desa sebesar 72 triliun, maka penyaluran DAK fisik dan Dana Desa di Papua mengalami tren semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Tahun 2018 realisasi penyaluran DAK fisik sebesar 90,0% Dana Desa sebesar Rp 99,8 persen. Pada tahun 2019 penerapan penyaluran DAK dan dana desa akan lebih baik lagi, begitu juga pada tahun 2020 diharapkan penyaluran dana berkualitas dapat terus meningkat.
“Dalam rangka meningkatkan kualitas penyaluran dan pengelolaan DAK fisik dan dana desa, maka diperlukan koordinasi dengan baik antara pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan. Selain itu juga dibutuhkan dukungan dan komitmen penuh dari para kepala daerah. Untuk itu pada kesempatan ini, saya meminta komitmen bersama kepala daerah untuk terus menyawal penyaluran dan pengawalan DAK fisik dana desa di Papua ini secara optimal,”ujarnya.
Dalam APBN tahun 2019 untuk Kementerian atau lembaga untuk di wilayah provinsi Papua yaitu mencapai Rp 6,5 triliun. Besarnya alokasi belanja modal tersebut juga diharapkan dapat kesejahteraan masyarakat Papua.
“Sejak pertama kali LKPD diaudit oleh BPK, terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan semakin meningkatnya opini BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, atas LKPD di lingkup Pemprov Papua tahun 2018 terdapat 11 LKPD yang memperoleh WTP. 11 LPKD memperoleh WDP serta 8 LKPD memperoleh TMP,”jelasnya.
LKPD yang beropini WTP menggambarkan pengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik.
Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada atas nama pemerintah Republik Indonesia yang memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan ada beberapa kabupaten kota yang meraih opini WTP atas LKPD tahun 2018.
Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta memotivasi Pemerintah Daerah yang belum meraih opini WTP agar terpacu untuk memotivasi meningkatkan akuntabilitasnya,”harap Enembe.
(Thaind)
Apa komentar anda ?