NABIRE, NOKENLIVE.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan daerah otonom baru tersebut.
Berbagai program strategis digulirkan untuk menjawab tantangan geografis, keterbatasan tenaga medis, serta tingginya biaya rujukan antarwilayah pegunungan dan pesisir.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa saat dialog Satu Tahun Kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Deinas Galey, di Gedung Sasana Krida kantor gubernur setempat, pada Jumat 20 Februari 2026, menjelaskan pemerintah masih mencari formula terbaik dalam menata sistem pelayanan kesehatan yang terstruktur.
Sebagai provinsi baru, koordinasi lintas kabupaten terus diperkuat agar akses layanan dasar dapat dirasakan merata masyarakat.
“BPJS harus jalan terus supaya bisa menolong banyak hal. Kami bahkan menerbangkan ratusan warga korban konflik dan membiayai operasi hingga ratusan juta rupiah per orang,” kata Gubernur Papua Tengah dalam forum tersebut.
Selain pembiayaan rujukan, pemerintah provinsi menggandeng penerbangan misi dan dokter spesialis untuk menjangkau daerah sulit.
Skema satu kabupaten satu puskesmas percontohan diterapkan guna memperpendek jarak layanan dan menekan biaya transportasi udara.
“Kami hidupkan puskesmas supaya kasus ringan tidak semua dirujuk ke rumah sakit. Kalau bisa selesai di puskesmas, tidak perlu naik pesawat yang mahal dan berisiko,” ujar Gubernur menegaskan efisiensi layanan.
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley menambahkan, tantangan kesehatan di wilayahnya berbeda dengan daerah perkotaan. Mobilitas antarwilayah yang mengandalkan pesawat membuat biaya pengobatan menjadi mahal dan membutuhkan intervensi kebijakan khusus.
“Kalau di Jakarta bisa lewat darat, di Papua Tengah sakit gigi pun harus naik pesawat. Karena itu pendidikan dan kesehatan menjadi komitmen utama sebelum masuk pada penguatan ekonomi,” kata Deinas Geley.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Kependudukan Papua Tengah dr Agus menyatakan, pembangunan rumah sakit provinsi akan dilengkapi layanan unggulan program bayi tabung guna menjawab persoalan penurunan angka kelahiran orang asli Papua.
“Program bayi tabung ini nantinya gratis di rumah sakit provinsi. Masyarakat tidak perlu lagi keluar Papua. Selain itu, cukup membawa Kartu Keluarga untuk diverifikasi agar dapat terlayani melalui skema pembiayaan yang tersedia,” ujar dr Agus. (Redaksi DA)
Apa komentar anda ?