NABIRE, Nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siber dan Sandi selama dua hari, 9–10 Juni 2026, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sistem keamanan informasi sekaligus meningkatkan kesiapan aparatur menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Bimtek dibuka oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Viktor Fun. Ia menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kebutuhan yang mendesak.
“Kita hidup pada zaman yang berbeda, jika dahulu pada suatu pemerintahan diukur dari luas wilayah, kekayaan alam dan jumlah penduduknya. Maka, saat ini terdapat satu kehidupan yang tidak kalah penting yaitu informasi dan data,” ujar Viktor Fun.
Menurut Viktor, data kini menjadi aset strategis yang harus dilindungi karena ancaman siber dapat mengganggu pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Papua Tengah sebagai Provinsi baru, sedang membangun banyak hal secara bersamaan. Kita membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas publik, memperkuat tata kelola pemerintahan. Dan pada saat yang sama, kita juga melakukan transformasi digital dan pemerintah mulai memanfaatkan teknologi informasi agar lebih cepat, transparan dan akuntabel,” katanya tegas.
Ia menekankan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah, bukan hanya Dinas Kominfo atau tenaga teknis.
“Saya mengajak kita memahami keamanan syber bukan hanya urusan dinas Kominfo bukan hanya tugas administrator jaringan dan bukan hanya tenaga teknis tetapi keamanan syber adalah tugas dan tanggungjawab kita bersama,” katanya.
“Oleh karena itu, setiap aparatur pemerintah harus menjadi pertahanan keamanan syber daerah mulai dari pimpinan perangkat daerah hingga pada jajaran staf,” ujarnya.
Viktor berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan SDM yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran dan kewaspadaan dalam melindungi aset digital pemerintah.
“Saya berharap melalui kegiatan ini dapat lahir Sumber saya manusia yang tidak hanya memahami teknologi tetapi juga memiliki kesadaran, kewaspadaan dan tanggungjawab untuk melindungi aset digital pemerintah,” katanya.
Ia juga menilai tantangan geografis Papua Tengah justru menjadi peluang untuk membangun sistem digital yang modern sejak awal.
“Namun ditengah tantangan tersebut kita memiliki peluang yang sangat besar. Kita dapat membangun sistem digital yang dapat sangat modern dari awal,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Tengah, Ham Nawipa, mengatakan penguatan kapasitas aparatur di bidang keamanan siber dan persandian menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pemerintahan yang modern, transparan dan aman.
“Sebagai provinsi baru, Papua Tengah memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan aman. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam bidang keamanan siber dan persandian menjadi kebutuhan yang sangat penting guna melindungi data, informasi, dan sistem elektronik pemerintah daerah,” ujar Ham Nawipa.
Menurutnya, bimtek ini juga bertujuan membangun budaya sadar keamanan informasi dan memperkuat sinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Memperkuat budaya sadar keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, andal, dan berkelanjutan serta meningkatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Badan Siber dan Sandi Negara dalam mendukung pembangunan ekosistem keamanan siber nasional,” katanya.
Peserta kegiatan berasal dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten se-Papua Tengah, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pengelolaan sistem elektronik dan keamanan informasi.
(Menas/Redaksi)
Apa komentar anda ?