NABIRE, nokenlive.com – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa atau yang akrab disapa Gubernur MEPA menyoroti masih rendahnya realisasi belanja modal Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada Tahun Anggaran 2025.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Hal itu disampaikan Gubernur MEPA saat menyampaikan Gubernur MEPA (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR Papua Tengah yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPR Papua Tengah, di Nabire, pada Jumat (31/7/2026).
Dalam laporan yang disampaikan, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,781 triliun atau 78,57 persen dari pagu anggaran sebesar Rp4,812 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang perlu diperbaiki, terutama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan percepatan kegiatan pembangunan.
Gubernur MEPA mengatakan, realisasi belanja operasi mencapai 80,28 persen, dengan belanja barang dan jasa sebesar 78,73 persen, belanja hibah 75,78 persen, serta belanja bantuan sosial baru mencapai 26,29 persen.
Sementara itu, realisasi belanja modal tercatat sebesar 61,92 persen. Angka tersebut dipengaruhi rendahnya penyerapan pada belanja gedung dan bangunan yang baru mencapai 50 persen, serta belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 63,28 persen.
“Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi untuk terus memperbaiki proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta percepatan pelaksanaan fisik di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan, perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran akan menjadi fokus pemerintah agar setiap program dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Papua Tengah.
Selain meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga akan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan serapan belanja modal yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, evaluasi terhadap pelaksanaan APBD bukan hanya bertujuan menilai capaian keuangan daerah, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
(Agustina Estevani Janggo – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?