JAYAPURA, Nokenlive.com – Pemerintah Kabupaten Yalimo berencana menerapkan program makanan tambahan bergizi bagi anak sekolah sebagai solusi sementara sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat berjalan di wilayah tersebut.
Bupati Nahor Nekwek mengatakan, kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di daerah pedalaman menjadi tantangan utama pelaksanaan program MBG di Yalimo. Karena itu, pemerintah daerah memilih menyiapkan skema lokal yang dinilai lebih cepat dan realistis dijalankan.
“Program makanan tambahan anak sekolah ini sangat baik dan sudah pernah saya jalankan saat menjadi guru. Dampaknya luar biasa, anak-anak datang lebih awal ke sekolah dan semangat belajar meningkat,” ujar Nahor di Jayapura baru-baru ini.
Menurutnya, proses pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat hingga ke daerah membutuhkan tahapan panjang, termasuk pembangunan dapur dan keterlibatan pihak ketiga. Sementara itu, kebutuhan gizi anak sekolah di daerah terpencil dinilai harus segera dipenuhi.
Pemkab Yalimo pun berencana mengalokasikan dana Otonomi Khusus (OTSUS) tahun 2026 untuk mendukung program Makanan Tambahan Anak Sekolah (MTAS), khususnya bagi sekolah-sekolah di wilayah pedalaman yang hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat.
Nahor menjelaskan, pengelolaan program nantinya akan dilakukan langsung oleh masing-masing sekolah melalui petunjuk teknis khusus yang disiapkan Dinas Pendidikan. Pemerintah juga akan menunjuk tenaga masak secara selektif untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan bagi siswa.
Selain meningkatkan gizi anak sekolah, program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Pemkab akan melibatkan warga untuk memasok bahan pangan lokal seperti ubi, singkong, sayuran, dan hasil kebun lainnya ke sekolah-sekolah.
“Setiap minggu masyarakat bisa menjual hasil bumi mereka ke sekolah. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk anak-anak sekolah, tetapi masyarakat juga mendapat pemasukan,” katanya.
Ia menegaskan, program MBG dari pemerintah pusat tetap didukung penuh oleh Pemkab Yalimo. Namun selama pelaksanaannya belum menjangkau seluruh wilayah, pemerintah daerah akan tetap menjalankan program makanan tambahan dengan pola dan mekanisme yang disesuaikan kondisi daerah.
“Kalau MBG sudah berjalan penuh di Yalimo, tentu program daerah ini bisa disesuaikan. Tetapi untuk daerah-daerah terpencil, kami tetap dorong bantuan langsung ke sekolah-sekolah,” ujarnya.
Nahor menambahkan, penggunaan dana OTSUS untuk program tersebut dinilai tepat karena mayoritas masyarakat Yalimo merupakan Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi prioritas penerima manfaat kebijakan OTSUS.
(Menas/Redaksi)
Apa komentar anda ?