MIMIKA, NOKENLIVE.com – Para gubernur, bupati, pimpinan OPD, Kapolda Papua Tengah, serta pemangku kepentingan se-Tanah Papua menggelar Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua 2026 di Hotel Horison Diana Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu dibuka secara resmi melalui prosesi penabuhan tifa bersama oleh para gubernur se-Tanah Papua sebagai simbol persatuan dan komitmen bersama membangun Papua.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Nawipa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, yang telah mendukung terselenggaranya forum strategis tersebut.
“Kita tentunya mengucap syukur karena ini perjuangan yang cukup panjang. Bagaimana Tuhan membawa kita mulai dari tahun 2000 sampai hari ini di 2026,” ujar Meki Nawipa.
Ia menegaskan semangat persatuan Papua tetap harus dijaga meski kini telah terbentuk enam provinsi di Tanah Papua.
“Satu dalam enam, enam dalam satu. Boleh enam provinsi, tapi tetap satu Papua,” katanya.
Menurutnya, otonomi khusus menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Meki Nawipa mengatakan forum tersebut bukan sekadar ruang diskusi formal, melainkan momentum konsolidasi besar untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan Papua ke depan.
“Forum ini bukan hanya ruang diskusi formal, tetapi menjadi ruang konsolidasi besar untuk menyatukan arah, komitmen, dan langkah pembangunan Papua ke depan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum forum digelar, para kepala daerah Papua telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, hingga Presiden Republik Indonesia guna membahas arah pembangunan Papua dan pengelolaan dana otonomi khusus.
Dalam pidatonya, Meki Nawipa menyoroti sejumlah tantangan pembangunan di Papua, mulai dari persoalan data hingga lemahnya kolaborasi antar daerah.
“Satu, kita tidak punya data. Yang kedua, kadang kita sudah jadi gubernur lalu sombong dan lupa diri, tidak mau bekerja sama dengan daerah lain,” ucapnya.
Ia mengajak seluruh kepala daerah di Tanah Papua untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat sinergi demi kemajuan Papua.
“Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran untuk bagaimana Papua bisa maju,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan dan efektivitas penggunaan dana otonomi khusus agar benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dana Otsus harus tepat sasaran, transparan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama Orang Asli Papua,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan Papua tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, DPRP, MRP, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Papua tidak membutuhkan pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri. Papua membutuhkan orkestrasi pembangunan yang terintegrasi, terukur, dan saling menguatkan,” ujarnya.
Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua 2026 ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, anggota DPR RI, para gubernur, bupati dan wali kota se-Tanah Papua, pimpinan DPRP, MRP, serta mitra pembangunan internasional.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap lahir rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola dana Otsus, mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua secara berkelanjutan.
(Lisa Rumkorem – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?