NABIRE, Nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperketat langkah pengendalian inflasi menyusul lonjakan harga pangan di wilayah pegunungan, khususnya di Kabupaten Intan Jaya yang mencatat kenaikan harga beras hingga 9,33 persen.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ruang Rapat Wakil Gubernur Papua Tengah. Rabu (29/4/2026)
Rapat dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta dihadiri Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis.
Dalam rapat tersebut terungkap, selain beras, sejumlah komoditas lain seperti minyak goreng, telur, dan daging ayam juga mengalami kenaikan harga yang signifikan, bahkan melampaui rata-rata nasional. Kondisi ini dipicu oleh faktor geografis yang sulit dijangkau, hambatan distribusi logistik, serta tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Inflasi di Papua Tengah memiliki karakteristik tersendiri, sehingga penanganannya harus spesifik wilayah, cepat, dan berbasis data,” ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam rapat tersebut.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Papua Tengah mengimplementasikan enam strategi pengendalian inflasi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri. Langkah tersebut meliputi pelaksanaan operasi pasar, pengawasan distribusi dan penimbunan barang, serta intervensi langsung pada komoditas penyumbang inflasi.
Selain itu, untuk jangka panjang pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, antara lain mendorong peningkatan produksi pangan lokal, memperkuat peran TPID di tingkat kabupaten, membangun sistem pemantauan harga berbasis data real-time, serta memperluas program gerakan pangan murah dan gerakan menanam.
Pemerintah berharap berbagai langkah ini mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta mencegah dampak sosial ekonomi yang lebih luas, terutama menjelang periode peningkatan permintaan bahan pokok.
(Lisa)
Apa komentar anda ?