BALI, Nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola dana hibah melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan studi banding ke Pemerintah Provinsi Bali, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Praja Sabha Unit 3 tersebut dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Papua Tengah. Fokus kegiatan ini adalah mempelajari tata kelola perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga pertanggungjawaban dana hibah agar berjalan transparan, tertib, dan akuntabel.
Rombongan Papua Tengah dipimpin Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat, Lambertus Wakerkwa, S.Sos. Rombongan diterima Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Dr. I Wayan Serinah, S.Sos., M.Si., bersama Kepala Biro Umum I Wayan Purnamarta, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Ni Putu Susi Lestari, S.IP., M.A.P., serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Bali membagikan pengalaman dan praktik pengelolaan dana hibah, mulai dari penerimaan proposal, verifikasi administrasi dan lapangan, penilaian kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran melalui KUA-PPAS, hingga penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan.
Salah satu materi yang menjadi perhatian rombongan Papua Tengah adalah penerapan sistem e-Hibah. Sistem digital tersebut digunakan untuk mendata dan mencatat usulan hibah dari masyarakat maupun lembaga sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih tertib dan terintegrasi.
Pemprov Bali juga menekankan pentingnya pengajuan proposal hibah sejak awal, sebelum penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Langkah ini memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah untuk memeriksa kelengkapan dokumen, menentukan skala prioritas, dan menyesuaikan usulan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam proses verifikasi, setiap usulan hibah harus melalui pemeriksaan administrasi dan penilaian kewajaran anggaran berdasarkan Standar Harga Satuan. Khusus usulan pembangunan fisik dan infrastruktur, pemerintah juga perlu melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi, kelayakan, serta kebutuhan sebenarnya.
Pertemuan tersebut turut membahas penanganan proposal yang belum dapat diakomodasi dalam anggaran. Pemprov Bali menjelaskan bahwa setiap permohonan hibah harus melalui proses penilaian dan tidak otomatis menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan. Pemerintah tetap mempertimbangkan kelengkapan persyaratan, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah.
Selain perencanaan dan penganggaran, peserta juga mendalami mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban dana hibah. Perangkat daerah teknis harus melakukan verifikasi dan pemantauan, sedangkan penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana beserta bukti pendukung serta mengembalikan sisa anggaran sesuai ketentuan.
Materi lainnya mencakup mekanisme penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), waktu pencairan, pemberian hibah berkelanjutan, serta pengelolaan pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRD agar tetap selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah, Edward Semuel Renmaur, S.STP., mengatakan studi banding tersebut memberikan banyak pengalaman dan wawasan bagi jajaran Pemprov Papua Tengah dalam memperbaiki sistem pengelolaan dana hibah.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak pengalaman dan praktik baik dari Pemerintah Provinsi Bali. Hal-hal yang telah berjalan baik akan menjadi bahan pembelajaran untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sehingga tata kelola pemberian hibah ke depan semakin transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana hibah bukan sekadar menyalurkan bantuan kepada masyarakat atau lembaga. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sesuai aturan, kebutuhan, prioritas pembangunan, dan prinsip kehati-hatian.
Edward menambahkan, berbagai pengalaman dari Bali akan dijadikan bahan evaluasi untuk menyempurnakan mekanisme pengelolaan hibah di Papua Tengah, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta mendorong pengembangan sistem informasi hibah yang lebih terintegrasi.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Papua Tengah berharap proses perencanaan hingga pertanggungjawaban dana hibah semakin tertib dan tepat sasaran sehingga manfaat anggaran daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan lembaga penerima.
Sebagai penutup kegiatan, kedua pemerintah provinsi saling bertukar cenderamata. Pemprov Papua Tengah menyerahkan kemasan kopi eksklusif yang berasal dari hasil perkebunan kopi sejumlah kabupaten di Papua Tengah serta Noken Anggrek sebagai representasi budaya masyarakat asli Papua.
ANAS
Apa komentar anda ?