Sinkronkan Prioritas, Pemprov Papua Pegunungan Matangkan RKPD 2027 Lewat Forum Lintas OPD

WAMENA, NOKENLIVE.com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar forum lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Satrika Wamena pada 30–31 Maret 2026.

Forum tersebut dihadiri oleh Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan Marthen Kogoya, S.H., M.AP., Kepala Dinas PUPR Manufandu, serta para kepala dinas dan perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Bapperida, Marthen Kogoya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum lintas perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terarah dan terintegrasi.

“Forum ini dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, yang mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus merancang program dan kegiatan secara sistematis dalam penyusunan RKPD,” ujar Marthen.

Ia menjelaskan, penyusunan RKPD tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan panjang, termasuk konsultasi publik yang telah melibatkan berbagai pihak.

“Sebelum forum ini, kita telah melaksanakan konsultasi publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik instansi vertikal maupun masyarakat, untuk menerima berbagai masukan dalam merancang program kegiatan tahun 2027,” katanya.

Menurutnya, forum lintas perangkat daerah ini bertujuan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas sekaligus memastikan keselarasan antara rancangan awal RKPD dengan target pembangunan daerah.

“Tujuan forum ini adalah menyepakati program dan kegiatan prioritas serta memastikan keselarasan antara rancangan awal dan target dalam dokumen perencanaan daerah,” jelasnya.

Marthen menambahkan, pembahasan difokuskan pada tingkat perangkat daerah dengan metode screening awal guna memastikan konsistensi program, kegiatan, dan sub-kegiatan terhadap tema serta prioritas pembangunan.

“Pembahasan dilakukan dengan cara screening awal untuk memastikan konsistensi dan fokus dari program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang telah disusun terhadap tema dan prioritas pembangunan daerah,” ungkapnya.

Selain itu, proses tersebut juga mencakup identifikasi potensi tumpang tindih program, penyesuaian terhadap indikator kinerja daerah, serta keselarasan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ia juga memaparkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 didasarkan pada analisis capaian pembangunan sebelumnya serta mengacu pada visi dan misi Gubernur Papua Pegunungan. Pagu indikatif tahun 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp1,244 triliun, yang nilainya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Meski bersifat pagu indikatif, proses perencanaan tetap berjalan. Pendapatan daerah, baik dari PAD maupun transfer pusat, masih bisa berubah, bisa bertambah atau berkurang,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyusunan program yang berorientasi pada hasil (outcome) dan keluaran (output) agar perencanaan anggaran lebih tepat sasaran.

“Kita harus memastikan bahwa program yang disusun benar-benar prioritas. Tidak mungkin kita memprogramkan sesuatu yang bukan menjadi prioritas di RKPD,” tegasnya.

Forum ini bersifat wajib diikuti oleh seluruh perangkat daerah. Pembahasan dan verifikasi dilakukan dalam bentuk desk yang dibagi menjadi tiga kelompok selama dua hari pelaksanaan.

“Pembahasan dilakukan dalam bentuk desk yang dibagi tiga, dimulai tanggal 30 Maret sampai 31 Maret 2026,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Marthen berharap seluruh perangkat daerah dapat mempertajam usulan program dengan tetap mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Kita berharap kegiatan ini benar-benar menghasilkan program yang sesuai prioritas. Dengan keterbatasan anggaran, kita harus menyusun program secara bertahap agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada,” pungkasnya.

(Tundemin – Redaksi MR)