JAYAPURA, NOKENLIVE.com – Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengungkapkan bahwa Papua masih mengalami kekurangan tenaga pendidik, khususnya guru Sekolah Luar Biasa (SLB) serta guru produktif pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah di tengah meningkatnya minat masyarakat menyekolahkan anak-anak berkebutuhan khusus.
Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Margaretha Yarisitouw, mengatakan pemerintah provinsi berencana membangun tiga sekolah luar biasa baru di beberapa kabupaten di Papua. Hal tersebut disampaikannya kepada media pada Rabu (11/3/2026).
Keterangan Foto : Tampak Depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Di Jayapura, Tempat Pemerintah Provinsi Merencanakan Pembangunan Tiga SLB Baru Guna Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Papua.
“Adapun tiga sekolah luar biasa yang rencana akan dibangun tersebut di Kabupaten Keerom, Jayapura, dan Sarmi,” ujarnya.
Menurut Margaretha, rencana pembangunan sekolah tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Papua. Namun, dalam proses penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pihaknya masih menghadapi kendala utama, yakni minimnya tenaga guru SLB.
“Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya meningkat, hanya saja kita kekurangan tenaga pendidik di sekolah luar biasa, dan ini jadi perhatian serius Dinas Pendidikan Provinsi Papua,” jelasnya.
Ia menjelaskan, saat ini jumlah SLB di Papua masih sangat terbatas. Beberapa di antaranya adalah SLB di Kotaraja, SLB Buper Waena yang berpola asrama, SLB di Yapen, SLB di Waropen, serta tiga SLB yang berada di Kabupaten Biak.
Margaretha menambahkan bahwa kebutuhan tenaga pengajar di bidang pendidikan khusus sangat mendesak. Karena itu, pemerintah berharap program beasiswa afirmasi bagi anak-anak Papua dapat membantu menyiapkan tenaga pendidik di masa depan.
Ketaranagan Foto : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Marthen Medlama Bersama Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Khusus Margaretha Yarisitouw Saat Memberikan Penjelasan Kepada Wartawan Mengenai Rencana Pembangunan Tiga Sekolah Luar Biasa (SLB) Baru Di Papua.
“Harapannya melalui program ADIK dan ADEM yang ada program afirmasi buat anak-anak Papua, kiranya bisa membantu nantinya setelah lulus bisa mengabdi sebagai tenaga guru di Papua, terutama di sekolah SMK jadi guru produktif dan di sekolah luar biasa tentunya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Marthen Medlama menjelaskan bahwa program afirmasi pendidikan seperti ADEM dan ADIK merupakan program beasiswa pemerintah melalui kementerian yang telah berjalan sejak tahun 2012.
Menurutnya, program tersebut memberikan kesempatan bagi pelajar Papua untuk melanjutkan pendidikan di luar Tanah Papua.
“Program afirmasi baik ADEM dan ADIK sebagai program beasiswa dari pemerintah melalui kementerian buat anak Papua ini sudah berjalan sejak tahun 2012 dan untuk kuota di tahun 2026 sekitar 125 anak khusus yang ADEM untuk SMA, dan ada peningkatan bila dibanding sebelumnya,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa proses seleksi program tersebut dilakukan secara murni tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
“Kemudian soal seleksinya dilakukan secara murni tanpa adanya intervensi siapapun dalam bentuk apapun juga termasuk dari rekomendasi juga tidak. Jadi semua yang ikut tes silakan sesuai kemampuan dan yang lolos itulah yang terbaik dan berhak menerima beasiswa khusus tersebut untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan sekolah menengah di luar Tanah Papua,” tegasnya.
“Kami tidak intervensi ke dalam soal hasilnya dari tes masuk program ADEM dan ADIK khusus beasiswa bagi anak Papua. Semua lakukan seleksi dan tes sesuai prosedurnya, siapa yang lolos itu yang terbaik,” tambahnya.
Selain itu, Marthen juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua berjalan cukup baik. Hingga saat ini, sekitar 80 persen sekolah di Papua telah terlayani program tersebut.
“Dari delapan kabupaten dan satu kota di Papua, hanya dua kabupaten yang belum terlaksana program nasional tersebut yakni Kabupaten Mamberamo Raya dan Supiori,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dari puluhan sarana pelayanan pemenuhan gizi yang ada di Papua, hanya sekitar 40 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masuk kategori layak dan higienis.
“Sehingga melayani penerima manfaat hampir 3.000 orang dan selain itu hanya bisa 2.000 ke bawah,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan memiliki peran dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan sifatnya monitoring dan pengawasan terkait pelaksanaan makan bergizi gratis ini khususnya di delapan kabupaten dan satu kota di Papua,” tutupnya.
(Melviandres Pamanggori – Redaksi MR)
Apa komentar anda ?