JAYAPURA, nokenlive.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jayapura bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura menggelar sosialisasi E-Walidata dan Metadata bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mewakili Wali Kota Jayapura, didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, pada Jumat (13/11/2026) pagi.
Dalam arahannya, Rustan Saru menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini penting dilaksanakan seiring dengan upaya Kota Jayapura menuju Smart City. Oleh karena itu, kesesuaian dan keterpaduan data pada setiap OPD harus menjadi perhatian, sehingga dapat mendukung visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam setiap program dan kegiatan melalui sistem E-Walidata dan Metadata.
“Pada tahun 2027 mendatang, Kota Jayapura sudah harus menerapkan satu data yang terintegrasi melalui E-Walidata dan Metadata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rustan menyebutkan ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya Dinas Kominfo, yakni transparansi data, pembaruan data secara berkala setiap bulan atau triwulan, serta ketersediaan operator yang mampu mengelola data dan informasi dari masing-masing OPD.
Menurutnya, keberadaan operator sangat penting untuk mempermudah proses penginputan data program dan kegiatan pada setiap organisasi perangkat daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Dionisius Deda, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Kominfo dan BPS Kota Jayapura dalam rangka menyamakan persepsi serta mewujudkan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Wali Kota Jayapura.
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh sekitar 200 peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
“Adapun narasumber dalam kegiatan sosialisasi E-Walidata dan Metadata ini berasal dari BPS Kota Jayapura dan Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Dionisius.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD dapat melakukan penginputan data secara baik, lengkap, dan akurat, baik terkait data program maupun kegiatan. Dengan demikian, ketersediaan data yang valid dapat membantu kepala daerah dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
(Melviandres P. – Redaksi DA)





Apa komentar anda ?