NABIRE, NOKENLIVE.COM – Ketua Dewan Adat Papua Korwil Mee Pago, Okto Pekey, menyoroti masih sering terabaikannya hak politik masyarakat adat dalam proses demokrasi di Papua Tengah. Hal ini diungkapkannya dalam workshop bertajuk “Memperkuat Hak Politik Masyarakat Adat di Papua Tengah” yang digelar pada Festival Media Se-Tanah Papua Perdana di Kabupaten Nabire,Provinsi Papua Tengah, Kamis (15/1/2026). Workshop tersebut dimoderatori oleh Hengki Yeimo.
“Seringkali hak pilih itu diabaikan. Mengapa terjadi demikian? Setelah pelaksanaan pemilu, masyarakat berperan sebagai penentu suara, tapi tidak diberikan kesempatan menyatukan pikiran dan melakukan pemilihan sesuai hak nurani mereka,” ujar Okto Pekey.
Festival yang diinisiasi Asosiasi Wartawan Papua (AWP) ini berlangsung selama tiga hari, 13-15 Januari 2026, dan menghadirkan berbagai diskusi strategis terkait hak-hak masyarakat adat Papua.
Okto menekankan pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat bagi masyarakat adat di Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, aparat keamanan kerap membatasi ruang demokrasi melalui pembubaran dan penangkapan saat masyarakat melakukan aksi protes atau demonstrasi.
“Persoalan seringkali ketika ada aksi protes atau demonstrasi yang dilakukan masyarakat kemudian dibatasi oleh aparat keamanan melalui pembubaran dan penangkapan. Padahal masyarakat punya hak menyampaikan pendapat,” tegasnya. Ia mendesak agar ruang demokrasi diperluas untuk menampung aspirasi masyarakat adat yang selama ini merasa haknya dibatasi.
Selain isu politik, Okto juga menyoroti konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat. Ia menyebut banyak warga yang bergantung hidup dari tanah dan hasil hutan kini terancam oleh berbagai proyek ekstraktif.
“Ketika ada tambang-tambang, seringkali masyarakat menyampaikan protes karena di sanalah terjadi penghancuran sumber hidup mereka. Apalagi sekarang ada rencana proyek kelapa sawit di wilayah Provinsi Papua Tengah,” jelasnya.
Okto menegaskan, segala keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat harus dikoordinasikan dengan pemilik ulayat tanah. “Ini menjadi penting untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan festival sebagai wadah penyampaian gagasan, terutama dalam membangun jurnalisme dan kebebasan pers di Papua.
“Festival ini menjadi kegiatan yang pertama kali dilakukan di Papua. Setelah mengikuti kegiatan seperti ini, banyak kita bisa terlibat dan menyampaikan ide-ide gagasan ke depan,” kata Okto. Ia berharap festival serupa terus dilaksanakan di masa mendatang sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi di Tanah Papua. “Festival kegiatan ini ke depan harus dilaksanakan karena ini bagaimana kita membangun demokrasi,” pungkasnya.
Workshop ini menjadi salah satu dari rangkaian kegiatan Festival Media Se-Tanah Papua Perdana yang bertujuan memperkuat kapasitas jurnalis dan memperluas ruang demokrasi di Papua.
(Hubertus Gobai – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?