JAYAPURA, NOKENLIVE.COM – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Tani Sedunia yang jatuh pada Rabu (24/9/2025). Aksi berlangsung di lingkaran Abepura, Kota Jayapura, dan diikuti oleh sejumlah massa yang menyuarakan penolakan terhadap praktik investasi yang dianggap merugikan rakyat Papua.
Ketua KNPB, Agus Kosay, yang juga bertindak sebagai penanggung jawab aksi, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat, khususnya di era pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming, dinilai membahayakan keberlangsungan hidup petani di Indonesia, dan secara khusus rakyat di Tanah Papua.
“Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pemodal dan investasi. Maka, konflik kepemilikan tanah sejak tahun 1963 antara Pemerintah Indonesia dan rakyat West Papua terus terjadi di seluruh wilayah West Papua sampai tahun 2025, di mana pemerintah selalu tidak berpihak pada rakyat Papua sebagai pemilik sumber daya alam,” jelas Agus Kosay dalam orasinya.
Dalam aksinya, KNPB menyuarakan kritik keras terhadap berbagai bentuk investasi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Papua yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat. Agus Kosay menyebut sejumlah operasi industri besar yang berlangsung selama puluhan tahun di Papua telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah serta pemiskinan sistematis terhadap rakyat Papua.
“Sejak operasi tambang-tambang besar seperti Freeport, minyak di Sorong, gas di Bintuni, pembukaan lahan kelapa sawit PSM di Merauke, dan banyak investasi ilegal lainnya di Papua, semuanya menempatkan profit dan laba di atas keselamatan buruh dan kelestarian lingkungan di Papua,” tegasnya.
Ia menyoroti pencemaran sungai akibat limbah tambang, perusakan hutan adat, serta terus berkurangnya ruang hidup masyarakat lokal. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Papua bukan hanya menjalankan kegiatan ekonomi biasa, melainkan menjadi bagian dari apa yang ia sebut sebagai “mesin kolonial”.
“Pola ini menunjukkan bahwa seluruh perusahaan pertambangan di Papua bukan hanya perusahaan tambang biasa, tetapi bagian dari mesin kolonial yang memanfaatkan sumber daya alam Papua dan tenaga kerja murah untuk keuntungan global,” lanjut Agus.
Lebih jauh, KNPB menyatakan bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan besar di Papua dalam beberapa tahun terakhir semakin memperjelas ketidakpedulian terhadap hak kepemilikan tanah oleh masyarakat adat. Agus menyebut bahwa operasi tambang tetap berjalan meskipun telah terbukti merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat.
“Hal ini menegaskan bahwa seluruh perusahaan tambang di Papua menempatkan keuntungan di atas keselamatan manusia, hak buruh, dan ekologi Papua. Jadi, pengabaian ini adalah bentuk penindasan kolonial yang bersifat struktural terhadap bangsa Papua,” pungkasnya.
Aksi yang digelar secara damai ini menjadi salah satu bentuk protes rakyat Papua terhadap kebijakan pembangunan dan investasi yang dianggap tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat lokal. Dalam momentum peringatan Hari Tani Sedunia, KNPB menyerukan perlunya perlindungan terhadap hak-hak petani dan masyarakat adat, serta penghentian segala bentuk eksploitasi yang merusak tanah, air, dan hutan milik rakyat Papua. (Hubertus Gobai–Redaksi DA).
Apa komentar anda ?