JAYAPURA, NOKENLIVE.COM – Dalam rangka memperingati Hari Tani Sedunia, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (24/9/2025) di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua. Aksi ini diikuti oleh massa yang membawa berbagai tuntutan terkait masalah tanah, investasi, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Agus Kosay, Ketua KNPB sekaligus penanggung jawab aksi, mengungkapkan bahwa dalam peringatan Hari Tani kali ini, KNPB mewakili suara rakyat Papua yang tertindas dan menyampaikan beberapa tuntutan penting kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya, rakyat West Papua merasa bahwa kebijakan pemerintah selama ini lebih mengutamakan kepentingan investasi dan pemodal, serta merugikan kaum tani dan masyarakat adat Papua.
Berikut adalah sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh KNPB dalam aksi tersebut:
1. Tutup Perusahaan Eksploitasi di Papua
Rakyat West Papua mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menutup semua perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam Papua dan merusak lingkungan. Mereka mengungkapkan kekhawatiran atas tercemarnya sungai-sungai dengan limbah tambang, serta perusakan hutan adat yang menyebabkan masyarakat lokal kehilangan hak atas tanah dan ruang hidup.
2. Hentikan Pengambilalihan Tanah Petani dengan Kekerasan Militer
KNPB juga menuntut pemerintah Indonesia menghentikan segala upaya mengambil alih tanah milik kaum tani di West Papua dengan menggunakan kekuatan militer atas nama kepentingan negara. Mereka mengecam penggunaan aparat militer untuk menggusur masyarakat adat dan menguasai tanah-tanah mereka demi kepentingan investasi.
3. Hentikan Pendropan Militer untuk Keamanan Pemodal
Salah satu tuntutan penting adalah penghentian pendropan militer organik dan non-organik di West Papua yang hanya diperuntukkan untuk mengamankan pemodal dan investasi. KNPB menyatakan bahwa hal ini semakin menindas masyarakat Papua dan memperburuk situasi keamanan di daerah tersebut.
4. Hentikan Pendekatan Militer dalam Penyelesaian Kejahatan Negara
KNPB juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan pendekatan militer dalam penyelesaian kejahatan negara dan pelanggaran HAM di Papua. Mereka mengkritik penggunaan kekuatan militer dalam menangani masalah yang seharusnya diselesaikan melalui pendekatan yang lebih damai dan adil.
5. Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua
KNPB meminta pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik bersenjata antara TNI/POLRI dan TPNPB yang telah mengakibatkan ribuan warga mengungsi di beberapa wilayah Papua seperti Mamberamo Raya, Nduga, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, dan Yahukimo.
6. Bebaskan Tahanan Politik
KNPB menyerukan agar seluruh tahanan politik dan tahanan perang yang ada di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Makassar, Maluku, Kalimantan, dan seluruh Tanah Papua, segera dibebaskan. Mereka menuntut penghentian penahanan terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak Papua.
7. Tegakkan Hukum Terhadap Ujaran Rasis
Rakyat West Papua juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas terhadap aktor-aktor yang menyebarkan ujaran rasis terhadap masyarakat Papua. Mereka mengecam tindakan rasisme yang kerap kali merendahkan martabat bangsa Papua di berbagai wilayah Indonesia.
8. Buka Akses Demokrasi dan Media Internasional
Tuntutan lain yang disampaikan adalah pembukaan ruang demokrasi yang lebih besar untuk rakyat Papua, termasuk akses jurnalis asing untuk meliput segala bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. KNPB menegaskan bahwa penutupan akses media internasional selama ini hanya semakin memperburuk citra Indonesia di dunia internasional.
9. Penutupan Perusahaan Asing dan Nasional di Papua
KNPB juga menuntut pemerintah Indonesia untuk segera menutup semua perusahaan asing dan nasional yang beroperasi di Papua. Mereka menyerukan agar pemerintah membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui mekanisme Referendum yang lebih damai dan demokratis.
10. Tanggapan Internasional terhadap Pelanggaran HAM
KNPB meminta Indonesia untuk segera menanggapi desakan internasional yang telah disuarakan oleh berbagai organisasi seperti Forum Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF). Mereka mendesak Indonesia membuka akses bagi pemantau independen serta media internasional ke Papua, dan segera menghentikan impunitas terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut.
11. Kecaman Terhadap Prabowo di Forum PBB
KNPB juga mengkritik kehadiran Prabowo Subianto di forum internasional seperti PBB, menganggapnya sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Mereka menilai bahwa kehadiran Prabowo hanya akan digunakan untuk menutupi kolonialisme Indonesia di Papua dan memperburuk citra rezim militer di dunia internasional.
12. Solidaritas untuk Perlawanan Melawan PT Freeport
Terakhir, KNPB menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan organisasi internasional untuk menunjukkan solidaritas dalam perlawanan terhadap perusahaan PT Freeport Indonesia, yang mereka anggap telah merusak lingkungan dan menindas masyarakat Papua selama bertahun-tahun. Mereka meminta perusahaan untuk mematuhi hukum buruh internasional dan prinsip keadilan sosial. (Hubertus Gobai – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?