NABIRE,NOKENLIVE.com- Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa didampingi Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley turun langsung bertemu ratusan para pencari kerja (pencaker) yang melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah di Kabupaten Nabire pada (14/7/2025).
Temui para pencaker Gubernur Meki Nawipa menegaskan urusan Pegawai negeri Sipil (PNS) merupakan kewenangan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) dan Negara.
“Gubernur tidak punya hak untuk memberikan surat keputusan atau SK. Hari ini kalian demo dari matahari terbit sampe terbenam juga tidak akan dapat jawaban, karena yang menentukan pegawai negeri itu adalah urusan negara dan pemerintah pusat,” tegasnya.
Baca juga: Gubernur Papua Tengah: Berhenti Palang-Palang, Pembangunan Jalan Intan Jaya Harus Tembus Paniai
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Meki memberikan beberapa saran, langkah-langkah kepada ratusan pencaker untuk dilakukan, agar mendapatkan jawaban pasti tentang nasib para pencaker tersebut.
“Pertama itu kamu audiens dengan DPR dan DPR akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setelah minta kode informasi, DPR membuat pansus untuk menuju Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan MenPAN-RB. Prosedurnya itu,” jelasnya.
Gubernur Meki mengungkapkan, kode R dan lain-lain terjadi sebelum dirinya bersama wakil menjadi gubernur. Sehingga tidak mengetahui tentang hal tersebut.
Baca juga: Kunker Ke Paniai, Gubernur Meki Nawipa Ikut Panen Raya Ikan Air Tawar
“Kalau demo ke kita, kita tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, kami perlu ada data yang perlu di pelajari. Jadi prosedurnya dilakukan, setelah itu DPR akan memanggil pihak pemerintah, dinas terkait untuk melakukan langkah-langkah supaya kedepan seperti apa,” ungkapnya.
Dia ingatkan para pencaker, agar tidak melakukan demo, melainkan menyurati secara resmi ke DPRP Papua Tengah. Datang secara terhormat karena kalian adalah tuan tanah, pemilik negeri ini.
Kedepan ingin menyampaikan aspirasi harus datang secara terhormat, sebagai orang asli, tuan tanah jangan demo-demo seperti ini. Supaya kalian diterima baik di dalam ruangan.
“Silahkan menyurati resmi datang secara terhormat. Sebagai tuan tanah untuk bagaimana supaya kalian di terima baik di dalam ruangan. Bukan mengemis seperti begini. Kamu pemilik negeri ini. Jadi jangan pakai cara-cara yang tidak sekolah,” katanya.
Gubernur Meki meminta agar pencaker yang melakukan demonstrasi untuk pulang, besok menyurati secara resmi ke DPRP Papua Tengah. Jangan demo. Audiensi masuk di ruang DPRP. Setelah itu, DPRP akan menyurati ke BKD, sehingga ada perwakilan dari para pencaker untuk ke DPRP, BKD dan Menpan-RB untuk melihat kalian posisi ada di mana.
“Jangan sampe kalian mengharapkan tapi tidak dapat apa-apa. Mengharapkan baru dapat apa-apa, berarti puji Tuhan,” ujarnya.
“Jangan sampe bapak ibu adik-adik, kakak-kakak, semua pikir gubernur kasih jawaban baru kita bisa dapat. Tidak ada. Semua dilakukan secara online,” tutupnya. (Lisa/Fredik)
Apa komentar anda ?