BIAK, Nokenlive.com – Pemerintah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melakukan kegiatan program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja/OPS Penurunan stunting melalui koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota. Biak, Selasa (09/07/2024)
Rakor yang berlangsung di hotel Marasi Biak Numfor tersebut, mewakili PJ Bupati Biak Numfor, dibuka resmi oleh Sekda Kabupaten Biak Numfor, Zakarias. L. Mailoa.
Sekda kabupaten Biak Numfor mengatakan Stunting merupakan program nasional yang wajib kita ikuti. ada 3 agenda nasional yang wajib dilakukan baik itu di tingkat Gubernur maupun Bupati, yaitu Stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrim.
Zakarias Mailoa mengatakan 2 tahun lalu progres stunting di kabupaten Biak Numfor berada di posisi urutan pertama dari 9 kabupaten/kota di wilayah provinsipapua , namun tahun 2024 mengalami kenaikan berada di posisi kelima. sehingga hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. ucapnya.
“ini sangat mengecewakan. dan harus kita perbaiki. ini tanggungjawab saya sebagai penanggung jawab kepada ibu PJ Bupati. disisi lain yang sudah dilakukan, inovasi-inovasi kita yang terbaik. bagaimana keterlibatan CSH, bagaimana keterlibatan BUMN, BUMD, bagaimana keterlibatan TNI/Polri, ini semua sudah kita lakukan. namun ada dua hal yang mempengaruhi yang sudah dilakukan yaitu pertama terkait dengan pelayanan posyandu, dimana kita tahu bersama bahwa berbicara tentang posyandu bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan tetapi juga merupakan tanggung jawab dari BKKBN dan PKK tingkat kampung. yang kedua adalah terkait dengan aplikasi Bangda”. jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB kabupaten Biak Numfor Johana Naap mengatakan kegiatan rapat koordinasi dan juga evaluasi merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk penanganan pencegahan serta upaya penurunan stunting di kabupaten Biak Numfor.
Johana mengungkapkan bahwa banyak hal dan kendala yang dihadapi. untuk itu tidak hanya dibutuhkan dengan memberikan makanan tambahan di 297 posyandu yang ada di kabupaten Biak Numfor tetapi dibutuhkan kerjasama dari Dinas Kesehatan, DP3AKB dan lintas sektor lainnya untuk bersama-sama mendorong serta mengajak Bumil, remaja, dan baduta juga balita agar terus ke posyandu untuk dilakukan pemeriksaan rutin.
“jadi ada 9 langkah yang sudah dibahas. dan juga sudah mendapatkan masukan-masukan. karena ini evaluasi jadi harus dilakukan. seperti contoh intervensi serentak, untuk di 297 posyandu yang ada di kabupaten Biak Numfor harus di intervensi dengan pemberian makanan tambahan, tapi juga kerjasama dari dinas kesehatan, DP3AKB dan lintas sektor lainnya untuk bersama-sama yang menjadi kendala kita”. ungkapnya.
lanjutnya berdasarkan data, ada 40 % balita dari 13 ribu balita yang ada rutin melakukan pemeriksaan di posyandu. sehingga hal tersebut menjadi fokus untuk mendorong terus dengan melibatkan semua pihak. berdasarkan data elektronik dan pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, (E-PPGBM) prevelensi di atas 6,1status stunting dapat diturunkan.
Tidak hanya itu, dalam Rakor tersebut juga dilakukan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Biak Numfor, Sopia Bonsiapa SH.M.,Hum di bulan September mendatang
LISA
Apa komentar anda ?