Jayapura – Nokenlive.com
Asosiasi mahasiswa Pegunungan Tengah Papua menggelar seminar dengan Thema: “Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) untuk siapa?,” bertempat di aula kampus USTJ Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura, Rabu, (27/07/2022)
Seminar menghadirkan berbagai narasumber baik dari kalangan pejabat di Pemprov Papua, DPR Papua, akademisi, tokoh gereja, dewan adat Papua serta narasumber dari berbagai kalangan lainnya.
Wakil Ketua I KNPB, Warpo Wetipo mengatakan bahwa, topik seminar hari ini mengenai DOB untuk siapa..? ini hasil akumulasi dari masyarakat Papua. “Masyarakat Papua melihat bahwa DOB ini bukan untuk orang Papua dan masyarakat sendiri tidak perna meminta DOB di Papua,” ungkap Warpo Wetipo.
Kata Warpo Wetipo pemekaran DOB di Papua terkesan atas kebijakan Jakarta, terutama kelompok-kelompok atau investasi dan kepentingan invetor. “Negara ini posisi dilemah. Dia punya utang luat negeri semakin naik, sehingga para investor memanfaatkan Jakarta dari sisi itu,” ucap Wetipo.
Lanjut, Warpo Wetipo bahwa, semua dipaksakan dari Jakarta dan intinya politik pendudukan dan pemekaran ini tidak akan membawa dapak positif bagi orang Papua.
Dampak positif itu hanya kelompok tertentu saja. Invertor yang merasakan dan mereka jadikan Papua sebagai lahan bisnis. Mereka tidak hitung masah depan orang Papua, tetapi mereka hanya ingin sumber daya alam.
Hengki Mote Ketua DPC Wilayah Timur Indonesia menyatakan bahwa, saat ini masyarakat Papua merasa trauma dengan tawaran Jakarta melalui elit politik yang mengatasnamakan rakyat Papua. Jakarta tidak perlu menawarkan DOB tetapi Jakarta berpikir untuk mengambil solusi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
Lebih lanjut diungkapkan Hengki D. Mote, asosiasi mahasiswa Pegunungan Tengah melakukan kegiatan ini supaya, pihak gereja, dewan adat dan pemeritah harus serius menanggapi masalah di Papua.
“Ketiga DOB baru di Papua ini menjadi ancaman bagi rakyat Papua dan membuka peluang untuk masyarakat transmigrasi mejadi mayoritas. Sedangkan masyarakat Papua menjadi minoritas diatas tanah ini sehingga, pemilik hak ulayat tidak boleh memberikan tanah kepada pemerintah.
Henki menegaskan kepada kepala daerah di Papua agar stop mengatas namakan rakyat Papua. Begitu juga kepada anak-anak daerah yang ini menduduki jabatan dipusat agar berhenti karena tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.
“Anda sebagai intelektual tidak boleh mengurus rakyat Papua, anda berpikir baik, tetapi DOB ini menjadi sarana yang tidak memihak kepada rakyat Papua,” ujarnya.
Apa komentar anda ?