Burmeso, Nokenlive.com – Dinas Pemberdayaan Masyrakat Kampung ( DPMK) Kabupaten Mambramo Raya membantah tudingan kepala DPMK Provinsi Papua Donatus Mote yang menyebu selama ini ada 2 kampung fiktif di Mambramo Raya yang tetap menerima dana pemberdayaan kampung seperti yang termuat disalah satu media cetak dijayapura kamis (7/11/2019).
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat Kampung Kabupaten Mambramo Raya Marthinus Ayatanoi mengungkapkan tidak benar ada 2 kampung fiktif di Mambramo Raya seperti yang disampaikan, dan dirinya balik bertanya DPMK Provinsi memperoleh data dari mana sehingga bisa menyapaikan kepada media massa.
’’ Kepala DPMK Papua itu nampaknya ada pihak -pihak tertentun yang memberikan informasi yang tidak benar, sehingga asal bicara dan menuduh ada kampung fiktif di Mambramo Raya. Kalau dia selaku pimpinan, kan ada kaki tangan di kabupaten seperti pendamping yang dapat memberikan data akurat tentang jumlah kampung. Sekarang bicara tentang 60 kampung yang ada di Mambramo Raya, tetapi saya mau sampaikan bahwa sesuai data dari Kemendagri dan Kementrian Keuangan dalam kucuran dana desa yang diperuntukan ke daerah, kami di Kabupaten ada menggunakan Perbub yang isinya hanya 58 kampung untuk desa tersalur, karena itu yang teregistrasi di Kemendagri sedangkan 2 kampung memang selama ini tidak menerima dana desa,’’ jelas Marthinus Ayatanoi.
Dikatakan Marthinus bahwa selama ini penyaluran dana desa melalui kementrian keuangan di salurkan kepada KPPN Jayapura dan diteruskan ke RKUD Bank Papua untuk selanjutnya di salurkan kepada 58 kampung ada di Mambramo Raya, dan semuanya melalui mekanisme dan pengawasan yang cukup ketat sehingga kecil kemungkinan dana yang diselewenngkan oleh DPMK Kabupaten.
”Kami BPMK Kabupaten selama ini hanya mempertanggungjawabkan dosa – dosa dari pengguna anggaran dikampung karena uang itu langsung tersalur kekampung dari Bank Papua, sehingga 2 kampung yang di maksudkan fiktif tersebut yakni kampung Tewu Distrik Benuki dan Kampung Taya di Distrik Mambramo Hilir yang menerima dana pemberdayaan dan dana desa itu sama sekali tidak benar,’’ terang Marthinus.
Disinggung mengenai adanya 9 kampung fiktif yang dimaksudnya Kepala DPMK Provinsi pada tahun 2017, kata Marthinus Ayatanoi bahwa memang benar tetapi itu pun hanya kesalahan entri pendobolan kampung, tetapi pada tahun 2015 lalu sejak dana desa dikucurkan pertama kali oleh pemerintah Presiden Jokowi, Kepala BPMK saat itu sudah melakukan crosing cek dan itu memang pendobolan nama kampung saja dan dana dari 9 kampung tersebut tidak di gunakan dan Dinas membuat laporan kemudian dananya dikembalikan ke KPPN Jayapura dengan lampiran buktinya ada dikementrian keuangan dan kemendes.
“Ada surat Bupati juga saat itu tahuin 2017 untuk penghapusan 9 kampung, dan kalau kita mau bicara itu kita lihat dari bukti transfer dari pemerintah pusat dia transfer ke berapa kampung. Memang tahun 2015 itu pemerintah pusat mentransfer dana untuk 69 kampung tetapi semuanya dikembalikan ke KPPN Jayapura , yang terlaksana hanya 58 kampung , sedangkan 11 kampung dananya dikembalikan ke KPPN Jayapura. Kami juga sudah berkordinasi dengan KPPN dan mereka siap kalau memang kepala DPMK Provinsi tidak puas, maka kami akan satukan hati untuk melawan BPMK Provinsi Papua. Bahkan bila perlu kita juga hadirkan badan pemeriksa keuangan dari pusat untuk membuktikan semua dalam proses hukum,’’ pungkasnya.
(Napy)
Apa komentar anda ?