JAYAPURA, Nokenlive.com – Wakil Wali Kota Jayapura, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), membersihkan praktik percaloan dalam pengurusan perizinan.
Ia menegaskan, tidak boleh ada pihak yang menawarkan jasa pengurusan izin melalui jalur cepat atau menjanjikan kemudahan di luar prosedur resmi.
Penegasan tersebut disampaikan Rustan Saru pada Senin (9/11/2026). Ia meminta seluruh OPD yang memberikan pelayanan perizinan mengawasi area pelayanan agar tidak dimanfaatkan oleh calo untuk mencari keuntungan dari masyarakat.
Menurut Rustan, Pemerintah Kota Jayapura telah menerapkan digitalisasi pemerintahan untuk mempercepat proses birokrasi dan mempermudah pelayanan publik. Karena itu, seluruh aparatur harus menjalankan sistem tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai aturan.
Ia juga meminta petugas tidak membiarkan orang-orang menawarkan jasa pengurusan izin di lingkungan kantor pelayanan, terutama pihak yang menjanjikan proses lebih cepat dengan cara tidak resmi.
“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan proses pengurusan perizinan dengan menawarkan jasa jalur cepat atau menjanjikan kemudahan di luar prosedur,” tegasnya.
Wakil Wali Kota mengatakan, penerapan sistem digital seharusnya memangkas birokrasi dan memudahkan masyarakat mengurus dokumen maupun persyaratan perizinan.
Karena itu, OPD terkait harus memastikan setiap proses berjalan cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit. Aparatur juga tidak boleh sengaja mempersulit warga yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Ia menekankan, masyarakat harus memperoleh informasi dan pelayanan yang jelas tanpa perlu menggunakan jasa perantara atau calo.
Rustan meminta pimpinan OPD meningkatkan pengawasan terhadap seluruh petugas dan aktivitas pelayanan di kantor masing-masing.
Pengawasan ini penting untuk mencegah munculnya praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun penawaran jasa pengurusan izin yang tidak sesuai ketentuan.
Menurutnya, pelayanan publik merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Setiap aparatur wajib memberikan pelayanan yang profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Melalui penegasan tersebut, Pemkot Jayapura ingin memastikan digitalisasi perizinan benar-benar memberikan kemudahan bagi warga, sekaligus menutup ruang bagi praktik percaloan di lingkungan pelayanan pemerintah.
ANAS
Apa komentar anda ?