JAYAPURA, Nokenlive.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menegaskan kebijakan tanpa toleransi terhadap praktik pungutan liar (pungli) di seluruh sektor pelayanan publik. Aparatur sipil negara (ASN) hingga pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diingatkan agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk membebani masyarakat dengan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Rustan Saru, MM., saat memimpin apel gabungan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Senin (9/11/2026).
Dalam arahannya, Rustan meminta seluruh pimpinan OPD, kepala distrik, lurah, hingga kepala sekolah memperketat pengawasan terhadap pelayanan di wilayah kerja masing-masing.
Ia menegaskan, setiap aparatur pemerintah harus memberikan pelayanan secara jujur, transparan, dan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya dilayani justru menjadi korban pungutan tidak resmi.
“Jangan peras rakyat! Tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apa pun. Setiap pelanggaran harus ditindak sesuai aturan,” tegas Rustan Saru.
Sekolah Dilarang Bebani Orang Tua Siswa
Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus adalah dunia pendidikan. Rustan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh kepala sekolah memastikan tidak ada pungutan yang memberatkan orang tua siswa.
Menurutnya, pemerintah telah menyediakan dukungan anggaran melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Daerah (BOSDA) untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional pendidikan.
Karena itu, sekolah diminta tidak melakukan pungutan paksa dengan alasan uang komite, biaya ujian, acara perpisahan, pembelian komputer, seragam, maupun kebutuhan lainnya.
Peran komite sekolah juga harus ditempatkan sesuai fungsinya, yakni sebagai wadah aspirasi dan pemberi pertimbangan, bukan sebagai sarana untuk memaksakan pungutan kepada orang tua siswa.
Apabila terdapat sumbangan, sifatnya harus benar-benar sukarela, tanpa penentuan nominal dan tanpa tekanan. Sekolah juga tidak boleh menghambat hak siswa memperoleh pendidikan karena orang tua tidak memberikan sumbangan.
Urus KTP, KK, dan Akta Kelahiran Harus Gratis
Penegasan berikutnya ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), kepala distrik, serta lurah.
Rustan meminta seluruh pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya, diberikan secara gratis sesuai ketentuan.
Untuk memastikan masyarakat mengetahui haknya, setiap kantor pelayanan juga diwajibkan memasang papan informasi yang mencantumkan secara jelas bahwa pengurusan dokumen administrasi kependudukan tidak dipungut biaya.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik pungli sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat saat mengakses pelayanan pemerintah.
Retribusi Pasar dan Parkir Harus Sesuai Aturan
Pemkot Jayapura juga menyoroti pengelolaan pasar tradisional, termasuk Pasar Youtefa, Pasar Otonom, Pasar Hamadi, dan sejumlah pasar lainnya.
Rustan menegaskan, setiap penarikan retribusi kepada pedagang harus memiliki dasar hukum dan mengikuti ketentuan tarif resmi yang berlaku.
Tidak boleh ada pungutan tambahan, transaksi terselubung, ataupun permintaan uang di luar ketentuan terkait penggunaan lapak dan los pasar.
Pengawasan serupa juga harus dilakukan terhadap pengelolaan parkir. Seluruh tarif parkir wajib mengacu pada aturan resmi sehingga masyarakat tidak dibebani pembayaran yang tidak jelas dasar hukumnya.
Pelaku Pungli Terancam Penurunan Jabatan hingga Proses Hukum
Rustan menilai pengawasan internal menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya pungli di lingkungan pemerintahan.
Karena itu, seluruh pimpinan instansi diminta tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga turun langsung memeriksa pelaksanaan pelayanan di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa seluruh aparatur pemerintah menerima gaji dari uang negara yang bersumber dari masyarakat. Oleh sebab itu, tidak pantas apabila pegawai yang seharusnya melayani justru memanfaatkan kewenangannya untuk meminta uang kepada warga.
Pemkot Jayapura menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan pemberantasan pungli dapat berujung pada sanksi kepegawaian, mulai dari penurunan jabatan, penurunan pangkat, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), hingga proses hukum pidana sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya.
Melalui kebijakan zero tolerance ini, Pemkot Jayapura mendorong seluruh ASN dan aparatur pelayanan publik membangun budaya kerja yang bersih, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Masyarakat pun diharapkan dapat memperoleh pelayanan pendidikan, administrasi kependudukan, pasar, dan fasilitas publik lainnya tanpa dibebani pungutan yang tidak sesuai aturan.
ANAS
Apa komentar anda ?