NABIRE, NOKENLIVE.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan kegiatan strategis “Penyiapan Data Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi Papua Tengah” di Nabire. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Viktor Fun, S.Sos., M.Si., Rabu, (20 Mei 2026).
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Viktor Fun, Gubernur Meki Nawipa menekankan pentingnya kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia. Ia menegaskan, “Tidak mungkin kita berbicara tentang Papua Tengah yang maju dan berdaya saing apabila pelayanan kesehatan masyarakat belum berjalan optimal. Karena itu, penyediaan tenaga kesehatan yang cukup, merata, dan berkualitas menjadi tanggung jawab bersama yang harus kita kerjakan secara serius dan terukur.”
Kegiatan ini difokuskan pada pemutakhiran data SDM kesehatan serta penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan (Renbut SDMK) berbasis data dan analisis beban kerja. Gubernur mengingatkan bahwa tantangan pelayanan kesehatan di Papua Tengah masih besar. Dari sembilan rumah sakit yang ada, baru tiga yang memiliki kelengkapan tujuh dokter spesialis utama. Sementara itu, dari 148 puskesmas yang tersebar di provinsi ini, hanya sebagian kecil yang memenuhi standar sembilan jenis tenaga kesehatan. Kekurangan tenaga kesehatan tetap menjadi masalah utama di berbagai profesi.
“Data ini harus menjadi alarm sekaligus motivasi bagi kita semua untuk bergerak lebih cepat dan lebih tepat dalam melakukan perencanaan SDM kesehatan,” kata Gubernur Nawipa.
Papua Tengah memiliki visi untuk mewujudkan provinsi yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Salah satu misi utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Oleh karena itu, sektor kesehatan harus dibangun dengan sistem yang kuat, data yang akurat, dan kolaborasi lintas sektor.
“Perencanaan SDM kesehatan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata. Dokumen ini harus benar-benar menjadi dasar pengambilan kebijakan, mulai dari penempatan tenaga kesehatan, usulan formasi ASN dan PPPK, distribusi tenaga medis, hingga penguatan layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil dan pegunungan,” ujar Gubernur.
Gubernur juga meminta seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, BKPSDM, rumah sakit, dan pemangku kepentingan serius mengikuti proses ini, memastikan data yang dimasukkan valid dan sesuai kondisi lapangan. Ia menambahkan, “Keputusan yang baik hanya bisa lahir dari data yang baik.”
Sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan nasional, Gubernur menyampaikan apresiasi atas penggunaan sistem informasi kesehatan melalui aplikasi SISDMK dan SATUSEHAT. Menurutnya, transformasi pelayanan kesehatan menuntut profesionalisme, pengelolaan yang terukur, dan pemanfaatan teknologi.
“Papua Tengah tidak boleh tertinggal dalam proses transformasi tersebut,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Gubernur berharap akan lahir rekomendasi strategis yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya di daerah dengan akses pelayanan kesehatan terbatas, termasuk Intan Jaya, Puncak, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Mimika, Nabire, dan Puncak Jaya.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama dan berkualitas,” ujarnya.
Gubernur menegaskan, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas perencanaan, integritas pelaksanaan, dan komitmen pengabdian seluruh pihak. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum ini sebagai langkah bersama memperkuat sistem kesehatan Papua Tengah yang lebih adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini menjadi langkah penting Papua Tengah dalam memastikan distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang merata serta membangun layanan kesehatan yang responsif dan profesional. (Redaksi DA)
Apa komentar anda ?