JAYAPURA, NOKENLIVE.com- Kepala Badan Percepatan Pembangunan Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan, Yosef Yolmen menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memperkuat pengawasan terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), khususnya yang dialokasikan untuk wilayah Papua Selatan. Hal tersebut disampaikan usai melakukan audiensi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.
Hal tersebut dikatakannya saat berjumpa Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Hendrizal Husin beserta stafnya di ruang rapat Kejati Papua pada Senin, (10/11/2025).
Sambung Yolmen, bahwa BP3OKP merasa perlu melakukan diskusi intensif dengan Kejati Papua untuk menerima masukan terkait strategi pengawasan, sekaligus memastikan koordinasi dan kolaborasi antar-lembaga berjalan efektif. Audiensi tersebut turut dihadiri dua anggota BP3OKP, yakni Pokja OAP Cerdas dan dr. Ira dari Pokja OAP Sehat.
“Kami mendapatkan banyak masukan dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi terkait bagaimana program-program kami dapat terhubung secara sistematis dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Fokusnya adalah memastikan fungsi pengawasan BP3OKP berjalan optimal, terutama atas program-program percepatan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD dan PJP,” ujar Yolmen.
Ia menjelaskan bahwa BP3OKP mengoperasikan empat kelompok kerja utama, termasuk Pokja OAP Sehat, OAP Cerdas, dan OAP Produktif. Seluruh pokja menjadi garda depan dalam memastikan program percepatan pembangunan Papua terkoneksi dengan baik antar-OPD, serta sejalan dengan regulasi turunan Perpres dan PP yang telah ditandatangani Presiden sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan.
Lebih jauh, Yolmen menegaskan pentingnya peran BP3OKP dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program gubernur dan bupati agar pelaksanaannya tepat sasaran, efektif, serta efisien. “Arahan Bapak Kejaksaan Tinggi Papua sangat jelas: ke depan pengawasan harus diperkuat melalui koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas lembaga termasuk Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, BPK maupun BPKP,” tambahnya.
Terkait Program Strategis Nasional (PSN), Kepala Kejati Papua juga menyoroti perlunya sosialisasi yang jelas kepada masyarakat mengenai bentuk kompensasi atau manfaat yang akan diterima. Seluruh mekanisme harus sesuai regulasi agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaannya.
Pada kesempatan yang sama, Yolmen menyoroti perhatian pemerintah pusat, termasuk arahan Wakil Presiden, mengenai keterlibatan kontraktor Orang Asli Papua (OAP) dalam PSN dan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di daerah. Keterlibatan OAP dinilai penting untuk memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penonton, melainkan bagian aktif penggerak ekonomi lokal.
“Pesan pemerintah pusat sangat tegas: ada dua mesin utama pembangunan, yakni mesin pemerintahan dan mesin swasta. Pelaku usaha OAP, termasuk kontraktor, harus diberi ruang. Dengan demikian, perputaran dana Otsus benar-benar terjadi di daerah dan memberi dampak signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat Papua Selatan,” ungkapnya.
Yolmen memastikan bahwa pihaknya akan terus membangun komunikasi intensif dengan Kejati Papua dan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat tata kelola pembangunan di Papua Selatan.
“Kami berkomitmen menjaga agar setiap kebijakan, program, dan anggaran berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (Melviandres Pamanggori/Redaksi NL)
Apa komentar anda ?