TIMIKA, Nokenlive.com – Ketua Komite Eksekutif Papua, Velix Wanggai, menegaskan percepatan pembangunan di Tanah Papua membutuhkan kolaborasi dan kebersamaan antara Pemerintah Pusat, enam pemerintah provinsi, serta 42 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Papua.
Hal itu disampaikan Velix Wanggai dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua di Timika pada 11–12 Mei 2026.
Menurut Velix, forum tersebut menjadi momentum penting karena seluruh pemangku kepentingan di Papua duduk bersama membahas agenda strategis Otonomi Khusus Papua guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
“Forum ini patut diapresiasi karena para pengambil kebijakan di Tanah Papua bersama-sama mendialogkan agenda Otonomi Khusus Papua demi percepatan pembangunan,” ujar mantan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan itu.
Velix menjelaskan, sebelumnya telah lahir Kesepakatan Wamena untuk Percepatan Pembangunan Papua pada 21 April 2024 di Lembah Baliem. Kini, melalui pertemuan di Timika, para kepala daerah kembali menyepakati komitmen bersama yang disebut sebagai “Kesepakatan Timika untuk Percepatan Pembangunan Papua”.
Ia menilai kesepakatan tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan seluruh daerah di Papua dengan prinsip “Satu untuk Enam, Enam untuk Satu”.
Dalam kesempatan itu, Velix juga menegaskan kehadiran Komite Eksekutif Papua sebagai badan khusus yang bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan Papua serta pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sebagaimana amanat Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Menurutnya, Komite Eksekutif Papua berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua dalam memastikan agenda prioritas Presiden, program lintas kementerian/lembaga, Rencana Induk Papua 2022–2041, hingga Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 berjalan efektif.
12 Kesepakatan Timika untuk Tanah Papua
Komite Eksekutif Papua juga memberikan apresiasi terhadap 12 poin Kesepakatan Timika untuk Percepatan Pembangunan Papua yang dihasilkan dalam forum tersebut.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan itu adalah penguatan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, BP3OKP, Komite Eksekutif Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta DPR Papua dan DPR provinsi di Tanah Papua.
Adapun sejumlah poin strategis dalam kesepakatan tersebut antara lain:
- Mendukung penuh agenda strategis nasional Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045;
- Mendorong keberlanjutan program strategis nasional di Papua seperti Trans Papua, Tol Udara, BBM Satu Harga, Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, pengembangan pariwisata Raja Ampat, kawasan industri di Teluk Bintuni, Fakfak, Nabire, Biak, Timika dan Merauke;
- Mempercepat pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan infrastruktur penunjang di daerah otonomi baru yang ditargetkan tuntas paling lambat 2028;
- Mendorong penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus melalui revisi Undang-Undang Otsus Papua;
- Mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif melalui implementasi Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.
Velix berharap kesepakatan bersama tersebut tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi mampu diwujudkan melalui kerja nyata seluruh pemangku kepentingan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
(Lisa/Redaksi)
Apa komentar anda ?