WAMENA, NOKENLIVE.com – Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, membacakan langsung pidato Gubernur dalam Sidang Paripurna DPR Papua Pegunungan, Rabu (24/7/2025). Acara tersebut mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, dengan total 24 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan menjadi fondasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya, pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam Sidang Paripurna Penetapan Propemperda 2025,” ujar Dr. Ones Pahabol saat membacakan Pidato Gubernur.
Sebagai provinsi otonom baru pasca-Undang‑Undang Nomor 16 Tahun 2022, Papua Pegunungan memerlukan kerangka hukum yang jelas dan kuat agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, Pemprov bersama DPR telah menyiapkan 21 Ranperda usulan pemerintah dan 3 Ranperda inisiatif DPR.
Daftar Ranperda Usulan Pemerintah Daerah (21)
- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024
- Perubahan APBD TA 2025
- Penetapan APBD TA 2025
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
- Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Rakyat Papua
- Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua
- Hak Majelis Rakyat Papua
- Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Majelis Rakyat Papua
- Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Asli Papua Pegunungan
- Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- Hak Orang Asli Papua Memperoleh Pekerjaan dan Penghasilan Layak
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Upaya Perbaikan Gizi
- Lambang Daerah
- Pinjaman Daerah
- Pembentukan BUMD
- Perlindungan Bahasa Daerah
- Tatacara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Ranperda Inisiatif DPR Papua Pegunungan (3)
- Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Orang Asli Papua Pegunungan
- Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan serta Anggota DPR Papua Pegunungan
- Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam pidatonya, Dr. Ones menegaskan lima tujuan utama Propemperda 2025, antara lain:
- Pedoman dasar dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
- Kepastian hukum pengelolaan urusan pemerintahan.
- Rujukan yuridis bagi OPD dan pemangku kepentingan.
- Menjawab kebutuhan hukum strategis dan mendesak.
- Mendorong Papua Pegunungan menjadi provinsi maju, mandiri, dan bermartabat.
“Kami berharap seluruh Ranperda ini dapat dibahas secara seksama, tepat waktu, dan menghasilkan regulasi yang partisipatif serta menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” tutup Wakil Gubernur.
Dengan ditetapkannya Propemperda 2025, langkah strategis penyusunan regulasi diharapkan memperkuat fondasi hukum Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ( Redaksi NL )
Apa komentar anda ?