Nabire, Nokenlive.Com –Terima aspirasi para pencaker terkait kuota 80% OAP yang diduga tidak sesuai, DPR Provinsi Papua Tengah langsung menyurat dan panggil kepala BPKSDM papua tengah.
Surat pemanggilan tersebut atas dasar temuan pencaker terhadap hasil tes cpns yang di umumkan oleh BPKSDM Papua Tengah, dimana terdapat 28 nama tidak jelas statusnya. Diduga 28 nama tersebut adalah bukan orang asli papua.
“Hari ini mereka datang menyampaikan aspirasi dan kami DPR menerima dan tindaklanjuti aspirasi mereka. Hari ini juga kita panggil, dan jangan biarkan bias kemana-mana. Ini harus di jelaskan”. Ucap Anes Labene anggota DPR Papua Tengah dari Partai Nasdem. Senin, (10/02/2025).
Anis Labene mengatakan setelah melakukan pertemuan bersama kepala BPKSDM, dan perwakilan pencaker serta turut hadir PJ Sekda papua tengah didapati bahwa dari 28 nama itu ternyata salah satu orang tuanya adalah OAP.
“Ada 8 nama yang sudah jelas statusnya. Jadi itu, ada yang bapanya papua, mamanya pendatang. Begitu juga sebaliknya. Mama papua, bapa pendatang”. Jelasnya.
Namun Anes mengungkapkan dari 28 nama yang dipertanyakan, masih meninggalkan 4 nama yang harus di dalami lagi.
“Kita tunggu hasilnya. Namun memang ada kejanggalan yang kami lihat. Ketika ditemukan 4 nama tersebut statusnya tidak jelas, bukan orang asli papua dan dibuktikan dengan KK, itu pun baru dibuat. Kejanggalan yang kami lihat ini memang bahaya.
Anes juga mengingatkan bahwa sesuai dengan yang disampaikan PJ Gubernur Papua tengah, bahwa 1 saja statusnya bukan OAP namun namanya masuk di kuota 80% OAP, maka hari itu juga di coret, dinyatakan tidak sah.
Untuk itu, Anes Labane
berharap ada ketegasan dari PJ gubernur papua tengah. Tugas DPR sudah selesai, selanjutnya kami tagih janji PJ gubernur papua tengah. Eksekusinya ke PJ Gubernur papua tengan dan Dinas Terkait.
Lebih lanjut dikatakan 4 nama ini jadi tolak ukur dan harus dipastikan keaslian statusnya. Artinya kalau bukan orang asli papua, hanya tinggal lama di papua, kan bisa diakomodir di kuota 20% itu.
“Itu yang kita pastikan. Ini hak kami, sebagai hak fungsi kontrol. Kalau begitu memang harus di coret, atau di minimalisir dan penggantinya di kasih naik”. Ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Anes Labene anggota DPR Papua Tengah, juga dipetcayakan sebagsi Ketua Fraksi Partai Nasdem menepis isu miring terkait kinerja anggota Dewan. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini walaupun alat kelengkapan dewan definitif belum ada, tapi kami tetap kerja keras. Hal tersebut dibuktikan ketika ada aspirasi, kejadian pemalangan pada malam hari pun, kami DPR turun di tempat kejadian. Dengan harapan dapat merangkul, mengawal aspirasi dan bersama kami jalan.
Ia berharap kedepan semua yang menjadi harapan para pencaker juga menjadi doa untuk mereka di legislatif. Semoga tahun depan dapat di akomodir Menpan-RB.
(Lisa)
Apa komentar anda ?