Supiori, Nokenlive.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Supiori meminta inspektorat agar mengaudit penggunaan Dana Desa di 38 kampung di Kabupaten Supiori.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Supiori, Ericks.Warikar kepada wartawan di kediamannya. Selasa, (10/11/2020).
Menurut Ericks sebagai salah tugas DPRD yaitu dalam pengawasannya Budgeting, maka dirinya minta ke pemerintah kampung harus menyurat ke Sekda dan keuangan untuk bagaimana mengaudit internal dari inspektorat.
Hasil dari inspektorat agar sebelum dari BPK turun, harus dilakukan audit internal terlebih dahulu. Sehingga jika ada kesalahan-kesalahan bisa dievaluasi dan dibuat kembali.
“Saya minta inspektorat harus lakukan audit internal ke 38 kampung di Kabupaten supiori,” tegas Ericks.
Dikatakan Ericks, hal yang diharapkan dari kampung yaitu, setiap kampung harus mempunyai profil kampung yang jelas, tapal batas-batas kampung yang jelas, lalu struktur dari pada kampung juga harus jelas.
Ericks juga mengatakan terkait pengambil keputusan, Bamuskam sebagai badan musyawarah kampung jangan mengambil tugas daripada fungsi kepala Desa. Dimana dalam hal pengambil keputusan ada sekretaris desa, ada kepala desa.
Menurut Ericks, di Kabupaten Supiori masih banyak PLT Desa, jika ada PLT Desa yang tidak bekerja sesuai dan tidak punya target, diganti saja.
Ericks juga meminta, jika ada kepala Desa yang tidak bisa membuat profil kampung yang baik, diganti saja. Karena dalam hal ini dengan dana kampung yang banyak harus ada perkembangan mulai dari kampung.
“Kita kejar kampung ini harus naik, meningkat semua, dana kampung harus jelas, RPJMD kampung harus ada, kemudian bagaimana rencana kerja kampung dengan sektor-sektor unggulan disetiap kampung juga harus jelas.
Dirinya juga mempertanyakan terkait prospek. Yanga mana biasanya ada pendamping namun kenapa sampai tidak ada. Bagaimana ada dana perimbangan jika hal itu saja tidak jelas, ungkap Erick.
“Prospek itu untuk mendampingi, membimbing. Yaitu untuk membuat struktur kampung, tapal batasnya, Kenapa tidak ada?”cetus Erick.
Sehingga dalam hal ini, Ketua DPRD minta kepada pemerintah daerah agar mengaudit penggunaan dana desa sebelum BPK turun.
Ericks Warikar juga mengatakan bahwa saat ini DPRD sedang melakukan Reses, setelah itu akan dilakukan kunjungan kerja atau Sidak.
“Kita Sidak, melihat sejauh mana perkembangan kampung dan juga dengan kita lihat adanya pesta demokrasi, sejauh mana perkembangan dikampung-kampung, tingkat partisipasi pemilihnya,”tutur Erick.
Sehingga dalam hal ini ada sosialisasi dari DPRD terkait pesta demokrasi agar setiap masyarakat kampung dapat menggunakan hak pilihnya.
Namun dirinya juga mengingatkan kepada perangkat kampung ini harus kembali untuk melihat bagaimana kedepan, RPJMD kampung 2021.
Ercik juga menjelaskan bahwa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, yaitu tidak selamanya dilakukan Sidang Paripurna Perubahan.
Dikatakan yang penting ada sistem pengawasan dari DPRD, kordinasi, herring antara tiap OPD dan Banggar, semua sudah dapat dilakukan, tinggal kita fokus ke APBD 2021.
Apalagi waktu yang sedikit dan dengan adanya pesta demokrasi. Sehingga Ericks mengatakan dengan permendagri nomor 20 tahun 2020 ini, kita bisa lewati. yang mana diharapkan adanya kordinasi antara tiap OPD dan Banggar.
Disinggung mengenai Reses DPRD selama 1 minggu ini, Ericks mengatakan sasaran Reses ini yakni langsung turun ke setiap Dapil untuk melihat sejauh mana perkembangan kampung-kampung dan juga melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi yang sedang berlangsung.
Sehingga DPRD sendiri dapat langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat kampung bagaimana menghadapi pilbup yang baik dan sehat.
Ketua DPRD kabupaten supiori, Ericks Warikar menghimbau agar masyarakat supiori dapat menggunakan hak pilihnya, dengan hati nurani untuk memilih figur yang baik, yang nantinya menjadi pemimpin di Kabupaten dengan julukan kota sejuta embun ini.
“Siapapun dia yang terpilih nantinya, mereka adalah yang terbaik anak-anak asli Supiori,” ujar Ericks.
(Lisa)
Apa komentar anda ?