Jayapura, Nokenlive.com – Ketua DPRD Kabupaten Deiyai Petrus Badokapa, S.Th, M.TH dengan tegas menolak kesepakatan tapal batas yang telah disepakati oleh 4 Kabupaten yang dihadiri sekertaris BAPPEDA yang difasilitasi oleh Direktur Jendral Bina Administrasi, Kewilayahan Kemendagri dalam Rakor di Hotel Luminor, Jakarta, Senin (09/03) kemarin.
Dalam keterangan persnya Selasa (17/03) Petrus Badokapa menyatakan, kesepakatan yang dibuat oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Bupati Kabupaten Puncak Jaya Willem Wandik, Bupati Kabupaten Paniai Meky Nawipa dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten Intan itu tidak sah.
“Kami mendengar disejumlah media, diberitakan terjadi penandatanganan berita acara kesepakatan terkait titik kordinat atau tapal batas yang selama ini jadi polemik antara kabupaen Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai,” Kata Petrus Badokapa.
Untuk kami lembaga DPR kabupaten Deiyai menyatakan, menolak dengan tegas kesepakatan tersebut, karena kesepatan yang di lakukan oleh 4 Bupati di Jakarta tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Deiyai.
“DPR kabupaten Deiyai menolak dengan tegas kesepakatan tersebut, karena tidak melibatkan Kabupaten Deiyai, sehingga kami anggap tidak Sah,” tegas Petrus Badokapa.
Lanjut Petrus Badokapa, kami meminta agar Kesepakatan tersebut harus ditinjau ulang, karena Deiyai merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten Mimika sebagai wilayah pemilik Grassberg.
“Sepanjang pemerintah Deiyai sebagai salah satu wilayah pemilik hak ulayat dari Grassberg tidak dilibatkan, kami terus akan tuntut untuk segera ditinjau ulang dalam waktu yang dekat dan sesegera mungkin,” kata Petrus Badokapa.
Kami Lembaga DPR Deiyai pertanyakan alasan, mengapa pemerintah kabupaten tidak diundang dalam acara kesepakatan tersebut, sepanjang tidak libatkan pemerintah kabupaten Deiyai dalam kesepakatan tersebut, kesepakatan itu kami nyatakan tidak sah.
Masih kata Petrus Badokapa, pihaknya menilai ada kepentingan tertentu yang sedang dimainkan oleh sekelompok orang tanpa memikirkan kabupaten lain. Jika mau dilakukan kesepakatan tersebut, mestinya libatkan semua kabupaten yang nantinya akan masuk dalam Papua Tengah.
“Maka itu, kami mendesak agar kesepakatan tersebut dibatalkan dan segera dilakukan kesepakatan bersama dengan libatkan semua kabupaten lain yang masuk dalam wilayah Meepago,” tegas Petrus Badokapa.
(Jack)
Apa komentar anda ?