Jayapura, Nokenlive.com – Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya mendorong tiga program prioritas pekerjaan infrastruktur pembangunan Dermaga Burmeson, Bandara Welibrasi dan Jalan trans Papua ke arah pesisir dalam Musrenbang RKPD Provinsi Papua tahun 2020.
“Kami dorong tiga program prioritas pembangunan infrastruktur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2018 – 2023,” kata kepala Bappeda Kabupaten Mamberamo Raya, Yosep Watori kepada wartawan di Jayapura, Jumat (26/4/2019).
Menurut Watori, tiga program prioritas ini mampu menekan harga perekonomian di Mamberamo Raya dengan daerah pegunungan Papua.
“Jadi, saat ini kita menggunakan transportasi sungai, kapal subsidi cepat yang bisa melayani penumpang di sekitar Memberamo, meski memiliki kapal tersebut akan tetapi kami belum memiliki dermaga,” ujarnya.
Dikatakan, dengan kebijakan Presiden bahwa Membramo mendapatkan tol laut yang mana barang dari surabaya langsung bisa masuk ke Mamberamo Raya.
“Prioritas kita pembangunan dermaga Burmeson, setelah itu lalu jembatan Membramo yang mana jembatan ini nantinya melintasi jalur pesisir, mulai dari Sarmi, Membramo, Waropen Nabire kita harapkan jalur itu bisa membela jalan memberamo raya,” jelasnya.
Untuk tahun 2020, kata Yosep, pembangunan bandara Welibrasi di tingkatkan sehingga transportasi udara dearah pegunungan bisa diarahkan ke Membramo sehingga bisa suplai barang ke daerah pegunungan tengah.
Untuk wilayah timur yang mana jalan trans Papua dari sarmi ke Memberamo saat ini masih dalam kawasan cagar alam.
“Kita belum bisa lewat jalur itu dan lagi koordinasikan dengan Kementrian Lingkunagn Hidup untuk penurunan statsus menjadi taman wisata, setelah itu barulah kita bisa mendapatkan ruang jalan Kabupaten Sarmi – Memberamo Raya,” katanya.
Dikatakan, pembangunan infrastruktur ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga pihaknya tidak mampu jika mengunakan dana APBD Kabupaten.
“Kami harapkan ada bantuan dari APBN dan APBD Provinsi Papua, karena tiga kegiatan pekerjaan paling besar maka kami tidak mampu sehingga kita arahkan ke ABPD Provinsi dan APBN dapat membantu,” ujar watori.
(BM)
Apa komentar anda ?