YALIMO, nokenlive.com – Masyarakat adat dari empat suku yang tersebar di 37 kampung di Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi damai untuk menolak rencana pembangunan Batalyon TNI di wilayah mereka, Selasa (10/11/2026).
Aksi yang didampingi Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (HMKY) tersebut dihadiri oleh Komandan Kodim (Dandim) Jayawijaya, Komandan Satgas 645/GTY, serta perwakilan DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Benawa, Anis Awatu.
Dalam aksi tersebut, masyarakat adat menyampaikan penolakan terhadap pembangunan batalyon karena dinilai belum melalui proses komunikasi dan konsultasi yang menyeluruh dengan pemilik hak ulayat. Mereka menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan di wilayah adat harus mendapatkan persetujuan masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah tersebut.
Masyarakat juga menolak segala bentuk kesepakatan sepihak yang tidak melibatkan empat suku dari 37 kampung di Distrik Benawa.
Melalui pernyataan sikapnya, masyarakat adat menegaskan bahwa Benawa bukan daerah konflik dan bukan tanah kosong. Mereka menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai sejarah, budaya, serta identitas bagi kehidupan masyarakat setempat.
Dalam aksi damai tersebut, masyarakat menyampaikan delapan tuntutan utama, yakni:
- Menolak secara tegas pembangunan Batalyon TNI di Distrik Benawa atas nama masyarakat dari 37 kampung.
- Menegaskan bahwa Distrik Benawa bukan daerah konflik.
- Mempertanyakan kehadiran dan rencana pembangunan batalyon yang dinilai belum diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Yalimo.
- Meminta agar pembangunan batalyon, apabila diperlukan, ditempatkan di ibu kota Kabupaten Yalimo.
- Menegaskan bahwa wilayah Distrik Benawa merupakan tanah adat, bukan tanah negara maupun tanah kosong.
- Meminta pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan dibandingkan fasilitas militer.
- Menolak segala bentuk kesepakatan sepihak tanpa persetujuan masyarakat adat.
- Meminta agar keberadaan Koramil dan Pos Polisi (Pos Pol) Benawa tetap dipertahankan tanpa adanya penambahan pembangunan fasilitas maupun kekuatan militer lainnya.
Masyarakat adat juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak kehadiran pasukan militer di wilayah mereka. Mereka mengungkapkan bahwa pengalaman dan trauma masa lalu terkait situasi keamanan di Tanah Papua masih membekas dalam kehidupan masyarakat Benawa dan Mamberamo.
Karena itu, masyarakat berharap kondisi damai yang selama ini terpelihara di Distrik Benawa tetap dijaga. Mereka meminta pemerintah dan TNI mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, serta aspirasi masyarakat adat sebelum mengambil kebijakan terkait pembangunan fasilitas militer di wilayah tersebut.
Selain itu, masyarakat menegaskan bahwa kebutuhan mendasar seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan masih menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan pemerintah.
Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (HMKY) yang turut mengawal aksi tersebut menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat adat hingga disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Yalimo.
Perwakilan DPRD Dapil Benawa, Anis Awatu, menerima langsung aspirasi yang disampaikan masyarakat. Dandim Jayawijaya yang turut hadir dalam aksi tersebut juga menerima aspirasi masyarakat adat dan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti penyampaian tersebut.
Melalui aksi damai ini, masyarakat adat Benawa berharap pemerintah daerah dan TNI dapat membuka ruang dialog serta menghormati hak-hak masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan di wilayah mereka.
Bagi masyarakat Benawa, menjaga tanah ulayat berarti menjaga identitas, sejarah, dan masa depan generasi penerus. Mereka berharap suara yang telah disampaikan melalui aksi damai tersebut menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait.
(Redaksi DA)
Apa komentar anda ?