NABIRE, nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperluas intervensi pembiayaan pendidikan melalui program pendidikan sekolah gratis dan kuliah gratis sebagai upaya menjaga keberlanjutan pendidikan anak sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kepala Bidang Data dan Fasilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Yulianus Kuayo, mengatakan, program tersebut merupakan salah satu program prioritas Gubernur Meki Frits Nawipa yang pelaksanaannya dikawal oleh bidang data dan fasilitasi.
Dalam wawancara di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026), Yulianus menjelaskan program sekolah gratis mulai dilaksanakan pada 2025 dengan sasaran Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Pada 2026, pemerintah memperluas sasaran dengan memasukkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, pemberian bantuan untuk SMP dan SMA negeri di Kabupaten Mimika tidak dilakukan, sedangkan SMK tetap menjadi sasaran karena memiliki kebutuhan pembiayaan lebih besar, termasuk untuk kegiatan praktik siswa.
“Ini bukan pendidikan gratis secara keseluruhan, tetapi program pendidikan sekolah gratis. Pemerintah mengambil alih biaya yang selama ini dibebankan sekolah kepada orang tua melalui komite, sehingga siswa tidak perlu lagi membayar biaya tersebut,” jelasnya.
Menurut Yulianus, pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan penyaluran anggaran, tetapi juga pembenahan tata kelola pembiayaan sekolah. Pemerintah mengevaluasi data penerima, kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.
Ia mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan 2025 menjadi dasar perbaikan pada 2026, terutama dalam memastikan sekolah penerima sesuai kriteria, komponen pembiayaan benar-benar dibutuhkan, serta waktu pencairan anggaran lebih tepat.
Intervensi pemerintah juga menjangkau pendidikan tinggi melalui program kuliah gratis yang melibatkan 25 perguruan tinggi di Papua Tengah, terutama di Timika dan Nabire serta satu perguruan tinggi di Kabupaten Deiyai.
“Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, yakni memiliki IPK minimal 2,75, berstatus aktif kuliah, dan tidak menerima beasiswa ganda, dapat mengikuti program ini. Seleksi dilakukan oleh masing-masing kampus karena perguruan tinggi lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan mahasiswanya,” katanya.
Yulianus menambahkan, bantuan kuliah diberikan mulai semester tiga untuk semester ganjil dan semester empat untuk semester genap. Pembiayaan mencakup komponen biaya yang dibebankan kampus kepada mahasiswa, termasuk SPP, biaya proposal, hingga biaya wisuda.
Ia menjelaskan kebijakan pembiayaan pendidikan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan IPM Papua Tengah yang dipengaruhi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui intervensi biaya sekolah dan kuliah, pemerintah ingin mencegah anak putus sekolah serta membuka kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Tujuannya agar anak-anak yang belum sekolah bisa masuk sekolah, yang sudah sekolah tidak putus di tengah jalan, kemudian bisa melanjutkan dari SD ke SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Dengan begitu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat meningkat,” ujarnya.
Selain pembiayaan sekolah dan perguruan tinggi, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di 10 sekolah, penyediaan guru MAPEGA untuk wilayah 3T, bantuan 150 unit smartboard, serta dukungan bagi siswa yang tinggal di asrama, termasuk anak-anak dari daerah konflik. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan standar pelayanan pendidikan di Papua Tengah.
(Vanny Janggo – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?