YALIMO, nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Pemerintah Kabupaten Yalimo memperketat pengawasan terhadap masuknya ternak hidup dan produk hasil peternakan dari Jayapura menuju Wamena melalui jalur darat Trans Papua. Langkah ini dilakukan untuk mencegah masuknya ternak dan produk hewan secara ilegal tanpa dilengkapi dokumen perizinan serta persyaratan kesehatan hewan.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan angkutan barang, khususnya sopir-sopir yang melintasi jalur Jayapura–Wamena. Kegiatan berlangsung di kawasan jalan Trans Papua, tepatnya di Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan, Hemson Oagay, S.Pt., didampingi Plt. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak, Drh. Nerson Wenda. Turut hadir Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Yalimo, Adi Mabel, A.Md.
Hemson Oagay mengatakan, kegiatan sosialisasi dan pengawasan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Pegunungan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya yang berkaitan dengan produk peternakan.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh pemasok yang membawa ternak maupun produk hasil peternakan dari luar wilayah Papua Pegunungan memenuhi ketentuan administrasi dan persyaratan yang telah ditetapkan.
“Kami hadir di Kabupaten Yalimo untuk melakukan sosialisasi kepada para pemasok ternak dan produk hasil peternakan, seperti daging babi, unggas, ayam beku, serta hasil olahan lainnya yang masuk melalui jalur darat ke wilayah Papua Pegunungan. Ini juga merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti Perda Nomor 8 Tahun 2025, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan Papua Pegunungan,” ujar Hemson.
Ia menegaskan, setiap pemasok yang mengangkut ternak maupun produk hasil peternakan melalui jalur darat wajib melengkapi dokumen perizinan dari instansi terkait di Provinsi Papua Pegunungan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh barang yang masuk memiliki persyaratan administrasi dan kesehatan hewan yang sesuai ketentuan.
Sementara itu, Plt. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan, Drh. Nerson Wenda, menjelaskan bahwa pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan PAD, tetapi juga melindungi masyarakat sebagai konsumen produk peternakan.
Ia mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ternak dan produk hasil peternakan yang beredar di tengah masyarakat memenuhi standar kesehatan dan aman untuk dikonsumsi.
“Selain meningkatkan PAD sesuai ketentuan peraturan daerah yang telah ditetapkan, tujuan lainnya adalah melindungi masyarakat yang mengonsumsi daging ayam, daging ternak, maupun produk olahan lainnya. Karena itu, pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan agar produk yang dikonsumsi masyarakat benar-benar sehat dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Nerson.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Yalimo, Adi Mabel, A.Md., mengatakan bahwa pemerintah daerah mendukung pelaksanaan pengawasan tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap masuknya penyakit hewan melalui jalur transportasi darat.
Menurut Adi, Pemerintah Kabupaten Yalimo telah menetapkan titik pemeriksaan atau check point di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo. Pos pengawasan tersebut menjadi salah satu lokasi pemeriksaan kendaraan yang membawa ternak hidup maupun produk hasil peternakan dari Jayapura menuju Wamena.
“Pada kesempatan ini kami melakukan sosialisasi sekaligus pengawasan kepada para sopir angkutan yang melintasi jalur Jayapura–Wamena. Pemerintah telah menetapkan check point atau pos pengawasan di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, agar dapat menekan penyebaran penyakit ternak yang kemungkinan masuk melalui jalur darat,” kata Adi.
Ia menambahkan, setiap pelaku usaha yang membawa ternak babi, ayam, maupun produk hasil peternakan seperti ayam beku dan produk turunannya wajib memiliki dokumen perizinan masuk serta dokumen karantina kesehatan hewan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila barang yang dibawa tidak dilengkapi dokumen persyaratan, maka akan dikenakan ketentuan retribusi sesuai peraturan yang berlaku.
Adi juga menegaskan bahwa pengawasan ke depan akan semakin diperketat melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Yalimo dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya ternak dan produk peternakan secara ilegal sekaligus menjamin keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat.
Sementara itu, salah satu sopir angkutan jalur Trans Papua, Ahmad, menyatakan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Ia mengatakan, para sopir siap mengikuti aturan yang telah ditetapkan demi menghindari berbagai persoalan yang dapat merugikan masyarakat.
Menurut Ahmad, sosialisasi secara langsung kepada para sopir sangat penting agar seluruh pengemudi yang melintasi jalur Trans Papua memahami ketentuan yang berlaku.
“Dengan adanya peraturan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kami sebagai sopir siap mengikuti aturan tersebut agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Melalui sosialisasi ini, kami juga akan menyampaikan informasi kepada teman-teman sopir lainnya, baik sopir kendaraan Strada maupun truk yang biasa melintasi jalan Trans Papua,” ungkap Ahmad.
Pemerintah berharap melalui sosialisasi dan pengawasan terpadu ini, seluruh pelaku usaha dan pemasok ternak maupun produk hasil peternakan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, upaya peningkatan PAD, pencegahan penyebaran penyakit hewan, serta perlindungan masyarakat sebagai konsumen produk peternakan di wilayah Papua Pegunungan dapat berjalan secara optimal. (Redaksi DA)
Apa komentar anda ?