NABIRE, nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil alih sejumlah biaya pendidikan yang selama ini dibebankan kepada orang tua melalui program sekolah gratis. Kebijakan ini menyasar jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Program tersebut mulai berjalan pada 2025 dengan menyasar sekolah luar biasa (SLB), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Pada 2026, pemerintah memperluas cakupannya hingga jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
Kepala Bidang Data dan Fasilitasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Yulianus Kuayo, mengatakan, pemerintah membiayai kebutuhan sekolah yang sebelumnya dipungut melalui komite sekolah. Dengan demikian, orang tua tidak lagi menanggung komponen biaya yang telah ditanggung pemerintah.
“Pemerintah mengambil alih biaya-biaya yang selama ini dibebankan kepada orang tua melalui komite sekolah. Pemerintah membayarkan kepada sekolah sehingga orang tua tidak lagi membayar komponen yang sudah ditanggung,” kata Yulianus saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026).
Besarnya kebutuhan pendidikan di Papua Tengah terlihat dari data Manajemen Dapodik per 14 Oktober 2026. Rekap tersebut mencatat 219.538 siswa pada lima jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, yang tersebar di 892 sekolah.
Dari jumlah tersebut, jenjang SD menampung 146.828 siswa atau sekitar 66,9 persen. SMP mencatat 41.328 siswa, SMA 18.364 siswa, SMK 12.165 siswa, sedangkan SLB menampung 853 siswa.
Meski pemerintah memperluas cakupan program pada 2026, penerapannya memiliki ketentuan khusus. Yulianus menjelaskan, untuk Kabupaten Mimika, SMP dan SMA negeri tidak masuk dalam cakupan program, sedangkan SMK tetap memperoleh dukungan karena kebutuhan pembiayaannya lebih besar, termasuk untuk praktik siswa.
“SMK tetap menjadi perhatian karena pembiayaannya lebih besar. Anak-anak tidak hanya belajar teori, tetapi juga membutuhkan biaya untuk kegiatan praktik,” ujarnya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengawasi pelaksanaan program melalui pemutakhiran data sekolah dan peserta didik, pemeriksaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), usulan pembiayaan, hingga laporan pertanggungjawaban. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan program.
Yulianus mengatakan evaluasi pelaksanaan pada 2025 menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan 2026. Pemerintah berharap pengambilalihan biaya pendidikan dapat meringankan beban keluarga, mencegah anak putus sekolah, serta meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai bagian dari upaya memperbaiki indeks pembangunan manusia Papua Tengah.
(Vanny Janggo – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?