NABIRE, Nokenlive.com – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dalam mempercepat pemenuhan kualifikasi akademik guru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Kepala BP3OKP Papua Tengah, Petrus Waine mengatakan percepatan pemenuhan kualifikasi guru merupakan salah satu agenda penting yang didorong BP3OKP sejak pembentukan lembaga tersebut.
“Setelah pelantikan anggota BP3OKP, salah satu tugas kami adalah mendorong Kementerian Pendidikan agar menjalankan program percepatan pemenuhan kebutuhan guru di Tanah Papua melalui pendidikan guru,” kata Petrus.
Dorongan tersebut kemudian melahirkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua.
Petrus menjelaskan, sejak 2024 BP3OKP bersama pemerintah enam provinsi di Tanah Papua, kementerian terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah perguruan tinggi telah melakukan sinkronisasi dan menyepakati implementasi program tersebut.
Khusus Papua Tengah, pemerintah provinsi mulai mengimplementasikan program itu pada 2026 melalui kerja sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Program RPL tersebut menargetkan peningkatan kualifikasi akademik 160 guru.
“Walaupun berdasarkan PP Nomor 106 Tahun 2021 pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan mengelola seluruh satuan pendidikan, kami sangat mengapresiasi keseriusan Kepala Dinas Pendidikan dalam mendorong peningkatan kualifikasi guru,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Papua Tengah masih memiliki sekitar 1.660 guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik sarjana pendidikan. Mereka telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), tetapi belum memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.
“BP3OKP akan mengawal delapan kabupaten agar serius memanfaatkan dana Otonomi Khusus untuk mempercepat penuntasan kualifikasi pendidikan guru. Kami berharap para bupati dan kepala dinas melihat persoalan ini sebagai tanggung jawab bersama,” kata Petrus.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, menjelaskan pemerintah provinsi memiliki kewajiban membiayai pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi, meskipun kewenangan pengelolaan satuan pendidikan telah diatur dalam PP Nomor 106 Tahun 2021.
“Pada 2025 dan 2026, pemerintah provinsi membiayai 160 guru untuk melanjutkan pendidikan melalui program RPL bekerja sama dengan UNIMUDA Sorong,” jelas Nurhaidah.
Ia merinci, pelaksanaan program RPL pada 2026 berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama melibatkan 100 guru, sedangkan tahap kedua melibatkan 60 guru. Seluruh peserta telah terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai mahasiswa UNIMUDA.
Selain meningkatkan kualifikasi akademik, Dinas Pendidikan juga mempercepat sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), terutama bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Pada 2025 sebanyak 801 guru telah lulus PPG. Tahun 2026 kami menargetkan 900 guru kembali menyelesaikan program tersebut yang tersebar di delapan kabupaten,” ungkapnya.
Nurhaidah menyebutkan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah untuk menuntaskan kualifikasi akademik sekitar 1.500 guru serta sertifikasi pendidik bagi guru yang belum mengikuti atau menyelesaikan PPG.
“Kami berharap delapan pemerintah kabupaten melakukan verifikasi data Dapodik secara benar, termasuk mengeluarkan data guru yang sudah tidak aktif. Dengan begitu, perencanaan program ke depan benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan penuntasan peningkatan kualifikasi akademik guru hingga 2029. Nurhaidah menegaskan, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten dan kepala sekolah, terutama dalam memastikan validitas data serta keberlanjutan pembiayaan pendidikan guru.
Vanny Janggo
Apa komentar anda ?