NABIRE, nokenlive.com – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobai mempertanyakan rencana Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah membangun dermaga Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) di Kampung Otakwa, Distrik Mimika Timur Jauh, dengan estimasi anggaran sementara sekitar Rp38 miliar lebih.
John mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi patut diapresiasi apabila benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu menjelaskan nasib Dermaga Sipu-Sipu di Distrik Jita yang telah tersedia tetapi belum optimal akibat kendala pendangkalan alur pelayaran.
“Menurut saya, persoalannya bukan semata-mata membangun dermaga baru. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan masyarakat Jita dan Agimuga mendapatkan akses transportasi laut yang aman, teratur, dan berkelanjutan,” kata John melalui rilis kepada Noken Live, Senin (5/10/2026).
Ia menjelaskan masyarakat Jita dan Agimuga selama ini masih menghadapi keterbatasan transportasi laut untuk menuju Kota Timika maupun sebaliknya. Kondisi geografis dan pendangkalan sungai serta wilayah pesisir menjadi salah satu hambatan mobilitas masyarakat.
John menyebut, ketika alur pelayaran dangkal, motoris dan penumpang bahkan harus turun dari perahu untuk mendorong armada yang kandas. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan alur pelayaran perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
“Jika transportasi laut merupakan kebutuhan dasar masyarakat, maka alur pelayaran juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab pembangunan pemerintah,” ujarnya.
John mengungkapkan, saat masih menjabat sebagai Anggota DPR Papua, dirinya pernah memperjuangkan pelayanan transportasi laut masyarakat Jita dan wilayah sekitarnya kepada Kementerian Perhubungan RI di Jakarta. Upaya tersebut kemudian menghasilkan pelayanan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 114.
Kapal tersebut pernah melayani rute dari Pelabuhan Pomako Timika menuju Sipu-Sipu, Agats hingga Merauke. Bahkan, saat KM Sabuk Nusantara 114 tiba di Jita, masyarakat menyambut kedatangan kapal dengan sukacita dan menggelar prosesi adat di Dermaga Sipu-Sipu.
“Bagi masyarakat Jita, kehadiran kapal tersebut bukan sekadar kedatangan sebuah kapal. Itu adalah harapan akan terbukanya akses transportasi yang lebih baik,” katanya.
Menurut John, pelayanan kapal perintis kemudian menghadapi kendala ketika KM Sabuk Nusantara 114 melakukan pelayaran dari Timika menuju Jita. Kapal kesulitan melanjutkan perjalanan karena terdapat sejumlah titik dangkal menuju Dermaga Sipu-Sipu.
Ia menyebut beberapa titik pendangkalan berada di sekitar Pulau Tiga menuju Sungai Muras Besar dan Sungai Agimuga. Berdasarkan pengamatannya, wilayah yang mengalami pendangkalan tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih 20 mil laut dengan sejumlah titik yang membutuhkan penanganan.
“Dermaganya ada, masyarakatnya membutuhkan kapal, kapal perintisnya pernah hadir, tetapi alur pelayarannya terkendala karena pendangkalan. Maka pertanyaannya, mengapa tidak fokus menyelesaikan persoalan alur pelayaran tersebut,” ujarnya.
John juga menyampaikan pesan yang pernah diterima dari Nahkoda KM Sabuk Nusantara 114 terkait keselamatan pelayaran. Menurutnya, pihak kapal memiliki keinginan melayani masyarakat Jita, tetapi keselamatan kapal dan penumpang menjadi pertimbangan utama.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan perbaikan muara, memastikan kedalaman alur pelayaran serta menyediakan rambu-rambu agar kapal dapat masuk dengan aman. John juga meminta Pemprov Papua Tengah, Pemkab Mimika, Kementerian Perhubungan dan PT Freeport Indonesia duduk bersama membahas persoalan tersebut.
“Perlu dilakukan kajian ilmiah dan teknis untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pendangkalan di wilayah tersebut. Dugaan mengenai kontribusi tailing terhadap proses pendangkalan harus dibuktikan melalui kajian teknis dan ilmiah yang terbuka, bukan sekadar asumsi,” katanya.
John mengusulkan survei hidrografi dan kajian sedimentasi untuk mengetahui titik pendangkalan serta kedalaman alur yang dibutuhkan kapal perintis. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar menentukan kebutuhan pengerukan.
Menurut dia, pengerukan tidak harus dilakukan terhadap seluruh wilayah. Pemerintah dapat memprioritaskan titik-titik tertentu yang menjadi hambatan utama agar tersedia alur pelayaran aman menuju Dermaga Sipu-Sipu.
“Memperbaiki, menghidupkan kembali, dan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada juga merupakan bagian dari pembangunan,” ujarnya.
John menegaskan dirinya tidak mempertentangkan rencana pembangunan Dermaga Otakwa dengan pengembangan konektivitas Jita. Ia hanya meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar kajian yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita sibuk membangun dermaga baru, sementara dermaga yang sudah ada dan sudah dinantikan masyarakat justru kita lupakan,” kata John.
(Vanny Janggo – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?