ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Redaksi Nokenlive.com
  • Advertise
  • Syarat dan Ketentuan
  • Contact
  • Ketentuan Penggunaan
Selasa, November 17, 2026
  • Home
  • Papua Terkini
  • Papua Pegunungan
  • Papua Tengah
  • PAPUA SELATAN
  • Kabar Port Numbay
  • Hukum & Kriminal
  • Home
  • Papua Terkini
  • Papua Pegunungan
  • Papua Tengah
  • PAPUA SELATAN
  • Kabar Port Numbay
  • Hukum & Kriminal
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Terkini
  • Papua Pegunungan
  • Papua Tengah
  • PAPUA SELATAN
  • Kabar Port Numbay
  • Hukum & Kriminal

Home » Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Papua Tengah Baru 17,92 Persen, Ratusan Ribu Pekerja Rentan Belum Terjangkau

Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Papua Tengah Baru 17,92 Persen, Ratusan Ribu Pekerja Rentan Belum Terjangkau

Oleh : Nokenlive
17 November 2026
Di Papua Tengah
0
Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Papua Tengah Baru 17,92 Persen, Ratusan Ribu Pekerja Rentan Belum Terjangkau

NABIRE, Nokenlive.com – Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tengah masih tergolong rendah. Hingga Oktober 2026, BPJS Ketenagakerjaan baru melindungi 133.772 pekerja atau 17,92 persen dari total 746.320 penduduk bekerja di provinsi tersebut.

Data ini menunjukkan masih banyak pekerja di Papua Tengah yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, I Nyoman Suarjaya, mengungkapkan kondisi tersebut dalam kegiatan Jamsostek Award Tingkat Provinsi Papua Tengah 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (17/11/2026).

Suarjaya menjelaskan, capaian perlindungan pekerja berbeda di setiap kabupaten. Kabupaten Mimika mencatat persentase tertinggi sebesar 66,34 persen, disusul Nabire 43,94 persen. Sementara itu, kabupaten lainnya masih mencatat cakupan perlindungan di bawah 10 persen.

“Kalau kita lihat per kabupaten, perlindungan tertinggi ada di Mimika yang telah mencapai 66,34 persen. Kemudian Nabire 43,94 persen, sedangkan kabupaten lainnya masih di bawah 10 persen,” katanya.

Menurut Suarjaya, salah satu tantangan terbesar dalam memperluas perlindungan jaminan sosial berada pada kelompok pekerja bukan penerima upah (BPU). Kelompok ini mencakup petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku UMKM, pengemudi ojek, pekerja mandiri hingga masyarakat adat.

Saat ini, kepesertaan dari kelompok pekerja bukan penerima upah baru mencapai sekitar 8 persen. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, badan usaha dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan perlindungan.

“Cakupan kita pada segmen bukan penerima upah saat ini baru sekitar 8 persen. Karena itu, perlu kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten, badan usaha dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan mereka juga mendapatkan perlindungan,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembayaran iuran bagi pekerja rentan. Perusahaan juga diharapkan ikut membantu memberikan perlindungan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan akan mengoptimalkan peran agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) untuk meningkatkan sosialisasi sekaligus memperluas kepesertaan hingga ke masyarakat di wilayah pelosok.

Suarjaya menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan lima program perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Khusus pekerja informal, ia mendorong mereka minimal mengikuti dua program dasar, yaitu JKK dan JKM, agar memperoleh perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja maupun risiko kematian.

Melalui program JKM, peserta dapat menerima santunan sebesar Rp42 juta. BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, program JKK menanggung biaya pengobatan dan perawatan peserta yang mengalami kecelakaan kerja hingga sembuh sesuai ketentuan program.

Besarnya kebutuhan perlindungan pekerja juga terlihat dari jumlah manfaat yang telah BPJS Ketenagakerjaan salurkan di Papua Tengah.

Sepanjang 2025, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat jaminan sosial sebesar Rp98,852 miliar. Selain itu, lembaga tersebut menyalurkan beasiswa pendidikan senilai Rp932 juta kepada 263 anak peserta.

Hingga pelaksanaan Jamsostek Award 2026, pembayaran manfaat telah mencapai Rp111,770 miliar. BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan beasiswa pendidikan sekitar Rp890,25 juta bagi 259 anak peserta.

Suarjaya mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah mengalokasikan anggaran perlindungan bagi 23.000 tenaga kerja pada 2026.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten mempertahankan sekaligus memperluas pembiayaan jaminan sosial bagi pekerja rentan, terutama mereka yang belum mampu membayar iuran secara mandiri.

Menurutnya, Jamsostek Award tidak boleh sekadar menjadi ajang pemberian penghargaan. Kegiatan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan badan usaha untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki pendataan pekerja, serta memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan langkah tersebut, semakin banyak pekerja di Papua Tengah, termasuk petani, nelayan, pedagang kecil dan masyarakat adat, diharapkan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketika menghadapi risiko pekerjaan.

Vanny Janggo

Tags: BPJS ketenagakerjaanPekerja RentanPemprov Papua Tengah
BagikanTweetKirimBagikan
Berita Sebelumnya

Pemprov Papua Tengah Dorong Perlindungan Pekerja Rentan

Berita Terkait

Pemprov Papua Tengah Dorong Perlindungan Pekerja Rentan
Papua Tengah

Pemprov Papua Tengah Dorong Perlindungan Pekerja Rentan

Pemprov Papua Tengah Buka Akses Beasiswa ke Empat Negara, Siswa Bisa Kuliah Gratis
Papua Tengah

Pemprov Papua Tengah Buka Akses Beasiswa ke Empat Negara, Siswa Bisa Kuliah Gratis

Pemprov Papua Tengah Targetkan Seluruh Guru Bersertifikasi pada 2041
Papua Tengah

Pemprov Papua Tengah Targetkan Seluruh Guru Bersertifikasi pada 2041

KADIN Papua Tengah Buka Seleksi Ketua Nabire, Pendaftaran 17-24 November
Papua Tengah

KADIN Papua Tengah Buka Seleksi Ketua Nabire, Pendaftaran 17-24 November

Berita Lainnya

Apa komentar anda ?

  • Tentang Kami
  • Redaksi Nokenlive.com
  • Advertise
  • Syarat dan Ketentuan
  • Contact
  • Ketentuan Penggunaan

© 2018 Nokenlive - Berita Terkini Seputar Papua

Selamat datang kembali

Masuk dengan akun anda

Lupa kata sandi?

Ambil kata sandi Anda

Silakan masukkan nama pengguna atau alamat email untuk mereset kata sandi

Masuk

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Tentang Kami
  • Redaksi Nokenlive.com
  • Papua Terkini
  • Papua Pegunungan
  • Politik dan Pemerintahan
  • Ekonomi & Bisnis
  • PAPUA SELATAN
  • Kabar Daerah
  • Kabar Port Numbay
  • Hukum & Kriminal

© 2018 Nokenlive - Berita Terkini Seputar Papua