YALIMO, nokenlive.com — Bupati Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M., menyampaikan laporan perjalanan dinasnya bersama Wakil Bupati Yalimo Yan Kirakla, S.Pd., dalam apel pagi ASN di pelataran Kantor Bupati Yalimo, Senin (5/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Nahor menegaskan pentingnya keterbukaan mengenai perjalanan dinas kepala daerah dan pejabat pendamping agar seluruh aparatur maupun masyarakat mengetahui agenda yang dijalankan pemerintah daerah.
Bupati mengatakan, setiap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah perlu disampaikan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
“Setiap kali Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda melakukan perjalanan, kita harus melaporkannya. Jangan sampai orang menilai Bupati banyak melakukan perjalanan, tetapi tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan kepentingan dari perjalanan tersebut,” ujar Nahor.
Ia menjelaskan, perjalanan dinas yang baru dilakukannya bersama sejumlah kepala daerah di Papua Pegunungan berkaitan dengan agenda pemerintah pusat, khususnya pembahasan program penyediaan rumah bagi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.
Menurut Nahor, dirinya bersama Wakil Bupati Yalimo menghadiri undangan pemerintah pusat di Jakarta bersama Gubernur, Wakil Gubernur, serta tujuh bupati lainnya di Provinsi Papua Pegunungan.
Pertemuan tersebut melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan sejumlah kementerian terkait. Salah satu agenda penting yang dibahas adalah tindak lanjut program pembangunan sekitar 2.200 unit rumah yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah pusat untuk Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami mendapat undangan dari pemerintah pusat untuk membahas tindak lanjut program 2.200 rumah bagi Papua Pegunungan. Kami bersama delapan bupati, gubernur dan wakil gubernur hadir langsung dan melakukan komitmen bersama,” jelasnya.
Nahor mengatakan, nilai program tersebut sangat besar, sehingga membutuhkan komitmen dan dukungan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Ia menyebut nilai keseluruhan program pembangunan rumah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp1,9 triliun. Menurutnya, angka tersebut memang besar, namun pembangunan perumahan bagi masyarakat merupakan kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Nilai sekitar Rp1,9 triliun memang merupakan angka yang besar. Tetapi kami melihat kebutuhan masyarakat juga besar. Karena itu, kami berkomitmen untuk mendukung Gubernur Papua Pegunungan dalam memperjuangkan program ini,” katanya.
Bupati menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan terakhir, pemerintah pusat telah memberikan persetujuan terhadap program tersebut. Namun, pelaksanaannya direncanakan berlangsung pada tahun berikutnya, bukan pada tahun 2026.
“Tahun ini Kementerian Perumahan belum memberikan persetujuan. Baru kemarin sudah mendapat persetujuan, sehingga pelaksanaannya akan dilakukan tahun depan,” ungkapnya.
Untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai rencana, Nahor menegaskan bahwa Wakil Bupati Yalimo akan ikut memantau perkembangan program, khususnya yang berkaitan dengan sektor perumahan dan implementasinya di daerah.
“Ini menjadi tanggung jawab Pak Wakil Bupati untuk terus memonitor bagian perumahan dan hal-hal lainnya, termasuk perkembangan pembagian dan pelaksanaan program tersebut,” tegasnya.
Nahor menambahkan, laporan perjalanan dinas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga transparansi sekaligus memastikan bahwa setiap perjalanan pejabat daerah memiliki tujuan yang jelas dan berkaitan langsung dengan kepentingan pemerintahan serta masyarakat.
“Beban dan tanggung jawab yang kita miliki berbeda. Karena itu, setiap perjalanan harus dapat kita jelaskan dan pertanggungjawabkan, terutama jika perjalanan tersebut berkaitan dengan kepentingan pembangunan dan masyarakat Yalimo,” pungkasnya.
(Redaksi DA)
Apa komentar anda ?