NABIRE, nokenlive.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) menjadi instrumen memperbaiki kinerja pemerintahan.
Staf Ahli III Gubernur Provinsi Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Marthen Ukago, menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan EPPD, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (31/8/2026), yang diikuti pemerintah kabupaten dan jajaran pejabat terkait.
Menurut Marthen, pemerintah harus memaknai EPPD sebagai bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengatakan evaluasi tidak boleh berhenti pada penilaian administratif atau pemenuhan dokumen dan indikator. Pemerintah perlu memastikan data yang disampaikan benar-benar menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Marthen menilai hasil evaluasi harus memberikan gambaran objektif mengenai capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih membutuhkan perbaikan.
“Evaluasi harus kita jadikan sebagai instrumen pembinaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan,” kata Marthen.
Ia juga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten menggunakan hasil EPPD sebagai bahan penyusunan kebijakan serta rencana pembangunan. Capaian yang sudah baik perlu dipertahankan, sedangkan indikator rendah harus segera diperbaiki.
Marthen menegaskan keberhasilan pemerintahan daerah tidak hanya diukur dari pencapaian program. Pemerintah harus melihat dampaknya terhadap akses pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan, peningkatan daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten di Papua Tengah memperkuat koordinasi dan mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang muncul selama proses evaluasi.
Marthen berharap tim evaluasi menjalankan seluruh proses secara profesional, transparan, dan berbasis data. Ia juga meminta pemerintah menindaklanjuti setiap rekomendasi agar EPPD benar-benar menghasilkan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Marthen kemudian membuka secara resmi kegiatan EPPD Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Ia berharap evaluasi tersebut menjadi momentum membangun pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Vanny Janggo – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?