JAYAPURA, nokenlive.com — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mempertegas komitmennya untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat di delapan kabupaten, sekaligus mencegah terjadinya penimbunan maupun permainan harga di tengah kondisi kekeringan yang berdampak terhadap distribusi dan perekonomian masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M., saat ditemui di kediaman Wakil Gubernur Papua Tengah di Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (30/8/2026).
Menurut Ones, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah kabupaten, Kementerian ESDM RI, serta Pertamina Papua dan Maluku telah melakukan koordinasi untuk memastikan harga BBM yang berlaku di sejumlah wilayah Papua Pegunungan dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat.
Untuk Kabupaten Jayawijaya, harga yang disepakati yakni Biosolar bersubsidi sebesar Rp6.800 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter, BBM nonsubsidi Rp16.300 per liter, dan Dexlite Rp20.150 per liter.
Harga tersebut juga menjadi acuan di lima kabupaten lainnya, yakni Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Pegunungan Bintang. Sementara untuk Yahukimo dan Nduga, pengaturan distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Ones menegaskan, keterbukaan harga tersebut harus diikuti dengan pengawasan di lapangan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi sulit untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat.
“Dengan harga yang sudah ditetapkan dan disampaikan secara terbuka ini, jangan lagi ada pihak-pihak yang mencoba bermain harga, menimbun BBM, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ini akan menjadi persoalan baru bagi masyarakat, dan kami tidak menghendaki hal itu terjadi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kondisi kekeringan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua Pegunungan, dapat memberikan dampak terhadap distribusi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kenaikan harga BBM berpotensi mendorong kenaikan biaya transportasi serta harga barang kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah tidak ingin masyarakat di wilayah pegunungan menjadi pihak yang paling berat menanggung dampak dari kondisi tersebut.
“Kami tidak ingin masyarakat Papua Pegunungan menjadi pihak yang paling berat menanggung dampak dari situasi ini. Karena itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersama-sama turun tangan untuk memastikan pelayanan BBM benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar Ones.
Ia menambahkan, Pemprov Papua Pegunungan bersama delapan pemerintah kabupaten akan terus mengawal pelayanan BBM bersubsidi agar berjalan sesuai harga yang telah ditetapkan.
Pengawasan tersebut akan melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, SPBU, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan dan distribusi BBM di masing-masing kabupaten.
“Kami akan kawal pelayanan BBM bersubsidi dengan harga yang telah ditetapkan. Jangan ada lagi permainan harga dan penimbunan yang merugikan masyarakat. Harga yang telah disepakati harus menjadi pedoman dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ones juga meminta masyarakat turut menjadi bagian dari pengawasan. Apabila ditemukan indikasi penimbunan, permainan harga, atau bentuk penyimpangan lainnya, masyarakat diharapkan menyampaikannya kepada pemerintah maupun pihak terkait.
Menurutnya, pelayanan BBM yang terbuka dan sesuai ketentuan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di delapan kabupaten Papua Pegunungan.
Pemerintah, kata Ones, juga membuka kemungkinan adanya penambahan kuota apabila kebutuhan masyarakat di lapangan meningkat dan kuota yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan.
“Kalau kebutuhan masyarakat memang tinggi dan kuota yang tersedia belum mencukupi, kami bersama Pertamina akan membicarakan kemungkinan penambahan kuota. Pemerintah akan terus melihat kebutuhan masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin persoalan BBM berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang lebih besar.
“Ini bukan soal siapa yang paling berjasa. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama melihat kesulitan masyarakat dan mengantisipasinya sebelum menjadi persoalan yang lebih besar,” pungkas Ones. (Redaksi DA)
Apa komentar anda ?